kaltimkece.id Berangkat ke Yerusalem bagi Meike Walangitan bak mimpi di siang bolong. Ia tak banyak berharap ketika perjalanan religi gratis dijanjikan Rudy Mas'ud dan Seno Aji saat kampanye kepada penjaga rumah ibadah bakal ditepati.

Namun, siapa sangka, Rabu, 25 Juni 2025, pengurus Gereja Panteskota di Indonesia Jemaat Smirna di Tenggarong Seberang itu, bersalaman langsung dengan orang nomor satu di Kaltim. Perempuan 56 tahun itu menjadi salah satu penerima perjalanan religi gratis ke Yerusalem.

Ia hadir bersama penjaga tempat ibadah lintas agama menerima penyerahan program Umroh dan Perjalanan Religi kepada Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah Non-Muslim yang digelar di Plenary Hall Sempaja, Samarinda.

Janji yang semula ditujukan hanya kepada marbot masjid pada masa kampanye itu mengalami sedikit perubahan. Pada realisasinya, program tersebut akhirnya ditujukan pula kepada pengurus rumah ibadah dari agama selain Islam.

"Tak sangka akhirnya bisa ke tempat kelahiran Yesus Kristus," ucapnya lirih.

Selain Meike, beberapa pengurus rumah ibadah dari Samarinda dan Kutai Kartanegara turut naik ke atas panggung menerima penghargaan program Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi, dan Jospol Insentif Guru. Dari Samarinda, terpilih Mulyadi, seorang marbot Masjid Baiturrahman di Sambutan; Janty Kumaseh, penjaga Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Gunung Cermin di Samarinda Utara.

Kemudian Matius Sanda dari Gereja Santo Paulus di Loa Janan Ilir; I Wayan Dharmawan dari Pura Jagat Hita Karana di Sungai Pinang; Liem Joe Ling dari Vihara Eka Dharma Manggala di Samarinda Ilir; Willy Utomo dari Zong De Mio di Sungai Kunjang.

Selanjutnya dari Kukar, Aji Ahmad Sajali marbot Masjid Agung Sultan Sulaiman; Maria Margareta dari Gereja Santo Yohanes Penginjil; Ferdianto Cahyadi dari Vihara Kusala Arama; serta Nanang Irawan dari Pura Sasana Jagat Nita.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebutkan bahwa total ada 3.187 penjaga rumah ibadah yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim yang terdiri dari penjaga rumah ibadah dari beberapa agama.

Rinciannya, 2.597 marbot mesjid, 389 dari penjaga gereja Protestan, 144 dari penjaga gereja Katolik, 19 dari penjaga pura Hindu, 22 dari penjaga vihara Buddha, serta 18 dari penjaga klenteng Konghucu.

Sementara itu, buku rekening tabungan untuk penyerahan insentif guru diberikan kepada 31.545 pengajar. Mulai dari guru di tingkat pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Termasuk pengajar dari pondok pesantren dan sekolah agama.

Ditemui selepas penyerahan penghargaan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengatakan, bahwa seluruh penjaga rumah ibadah ditargetkan mendapatkan perjalanan religi gratis secara bergantian dalam lima tahun ke depan. Total anggaran tiap tahunnya sekitar Rp32 miliar.

"Untuk tahun ini total penerima 987 orang," terangnya. Skema pendanaan dilakukan melalui hibah.

Dikatakan Dasmiah, Biro Kesra selaku penyalur memverifikasi data dari Kanwil Kemenag Kaltim sehingga penjaga rumah ibadah tidak perlu mendaftarkan diri secara pribadi. Namun, penerima harus warga asli Kaltim. Selain warga Kaltim, syarat lain adalah telah menjaga rumah ibadah selama lebih dari dua tahun. Dana untuk perjalanan religi diberikan melalui rekening pribadi penjaga rumah ibadah yang didaftarkan di bank daerah.

Meski masuk ke rekening pribadi, Dasmiah menegaskan bahwa dana yang diterima juga tak dapat dipakai untuk keperluan lain di luar perjalanan religi. Apalagi, dana yang diberikan juga disalurkan melalui Bankkaltimtara, bank daerah yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim.

Tidak ada kerja sama khusus dengan penyedia jasa perjalanan umrah tertentu. Namun, Dasmiah menuturkan sejumlah lembaga penyedia jasa perjalanan telah memasukkan proposal. Dari situlah Biro Kesra akan menyeleksi jasa perjalanan yang akan dipilih.

Sementara itu untuk insentif guru sebesar Rp500 ribu per orang, ia menerangkan bahwa insentif bukan hanya diberikan kepada guru-guru dari sekolah negeri, namun juga sekolah swasta. Pun bukan hanya diberikan kepada guru yang tercatat sebagai aparatur sipil negara, insentif diberikan kepada guru yang masih tercatat sebagai honorer.

Koordinator Kelompok Kerja 30, Buyung Marajo menyebutkan bahwa niat kepala daerah terpilih untuk melaksanakan janji politiknya merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan pentingnya pertanggungjawaban penyaluran anggaran.

"Anggaran daerah itu 'kan, bersumber dari dana publik, dari uang pajak yang kita setorkan ke negara," kata Buyung kepada kaltimkece.id pada Kamis, 26 Juni 2025.

Ada beberapa hal yang disorot oleh Buyung. Pertama, urgensi pemberian perjalanan religi kepada penjaga rumah ibadah. Ia menyebutkan bahwa skala prioritas dalam penyaluran anggaran itu penting. "Jangan sampai pemberian yang sifatnya sunah ini justru meminggirkan yang wajib seperti infrastruktur," sebutnya.

Kemudian, terkait potensi penyalahgunaan anggaran. Pemilihan lembaga jasa perjalanan umrah harus klir dan transparan. Jangan sampai dalam proses lelang menjadi bancakan politik orang-orang tertentu.

Buyung menegaskan, sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan anggaran mesti transparan kepada publik. Meski berstatus perusahaan swasta, ketika berkontrak dalam program Gratispol harus melaporkan pengelolaan anggaran mereka kepada publik. Berkaca dari temuan Badan Pengawas Keuangan terhadap Beasiswa Kaltim Tuntas, terdapat penerima beasiswa yang dananya tertahan karena meninggal di tengah perkuliahan.

"Harus ada mitigasi jika nanti ada marbot yang meninggal atau sakit ketika seharusnya melakukan perjalanan umrah," saran alumnus Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mulawarman, Samarinda itu.

Kemudian terkait penyaluran insentif guru, Buyung menyoroti masalah kewenangan pemprov. SD dan SMP merupakan bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Kewenangan provinsi hanyalah di tingkat SMA. "Jangan sampai nanti ada tumpang tindih dalam penyaluran anggaran," ingatnya.

Buyung menyarankan agar Pemprov Kaltim membuka kanal aduan yang dapat melayani laporan masyarakat. Sehingga ketika diketahui terjadinya penyelewengan masyarakat dapat melaporkan secara langsung. "Itu 'kan, bentuk partisipasi publik juga," tutupnya.

Mengenai potensi penyelewengan, Dasmiah memastikan bahwa Biro Kesra akan terus melakukan pengawasan penggunaan anggaran setelah disalurkan. Sehingga anggaran yang disalurkan untuk perjalanan religi gratis menjadi tepat guna.

Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menambahkan mengenai kewenangan Pemprov Kaltim di dunia pendidikan. Ia mengakui bahwa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) merupakan ranah kabupaten dan kota. Oleh karena itu dalam proses penyerahan hibah, disertai penandatanganan kerja sama antara pemprov dengan dinas pendidikan dari masing-masing kabupaten dan kota.

"Jadi, penandatanganan itu bukan hanya seremonial belaka," tegasnya. (*)