kaltimkece.id "APBD kita terbesar se-Kalimantan dibandingkan provinsi lain. Kami perlu penjelasan anggaran yang begitu besar dipakai buat apa saja dan dikemanakan."

"Yang jadi masalah kalau anggaran banyak tapi dikorupsi."

Jual beli kalimat antara Rudy Mas'ud dan Isran Noor di atas sedikit menggambarkan keseluruhan debat publik pertama Pilgub Kaltim di Plenary Hall, Sempaja Selatan, Samarinda, Rabu, 23 Oktober 2024. Debat ini diikuti pasangan calon nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi; serta paslon nomor urut 2, Rudy Mas'ud-Seno Aji.

kaltimkece.id menghitung, sejak awal hingga akhir debat, Rudy-Seno menyebutkan kata "APBD" dan "anggaran" sebanyak 26 kali. Sementara itu, Isran-Hadi menyebutkan kata "korupsi" atau "koruptor" sebanyak 12 kali.

Rudy-Seno membahas anggaran dalam berbagai topik. Mulai kredit rumah murah, pengangguran, infrastruktur, hingga jalan rusak. Mereka juga menyinggung Silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran yang disebut berjumlah triliunan rupiah.

Sementara itu, Isran-Hadi mengucapkan beberapa kali kata korupsi ketika disinggung mengenai anggaran. Salah satunya ketika dikritik mengenai jumlah Silpa yang besar di akhir masa pemerintahan mereka sebelumnya. Isran menyebutkan bahwa salah satu penyebab Silpa adalah Peraturan Gubernur 49/2020 yang ia sebut mengatur mengenai efisiensi tender dan lelang.

"Efisiensi tender itu membuat banyak uang tersimpan untuk masa anggaran yang akan datang. Lebih baik Silpa daripada dikorupsi," sebut Isran.

Di sesi lain, Hadi Mulyadi juga sempat membahas korupsi tatkala mendapatkan pertanyaan panelis mengenai digitalisasi pendidikan. Ia menyebutkan, bahwa ketika dirinya dan Isran Noor sebagai kepala daerah di Pemprov Kaltim, mereka telah menyurati Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk membangun menara base transceiver station (BTS) untuk mempermudah akses digitalisasi di kabupaten dan kota terpencil.

"Namun kemudian, terjadi korupsi besar-besaran di Kemenkominfo," ucapnya. Ia menyinggung korupsi tower BTS yang dilakukan oleh Johnny G Plate, mantan Menteri Kominfo pada 2023 yang merugikan negara hingga Rp17 triliun.

Selain pembahasan mengenai anggaran dan korupsi, adu jargon dan gimik juga menghiasi malam itu. Seperti diketahui, Isran-Hadi lekat dengan ungkapan paham lah, ikam? dan Rudy-Seno dengan program mereka yang dinamai Gratispol. kaltimkece.id mencatat, Isran-Hadi mengucapkan paham lah, ikam atau paham sebanyak 12 kali. Sementara itu, Rudy-Seno mengucapkan Gratispol sebanyak 29 kali.

Ungkapan paham lah, ikam menjadi kata yang kerap diucapkan Isran-Hadi untuk menutup paparan mereka. Dalam segmen tanya jawab antarpasangan calon, paham lah, ikam juga dipakai untuk menanyakan Rudy-Seno.

"Paham lah, ikam? Itu aja pertanyaannya," canda Isran disambut gelak tawa. Namun, di 46 detik tersisa, Hadi kemudian memberikan pertanyaan kepada Rudy mengenai klaim memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Serupa dengan Isran-Hadi, ungkapan Gratispol juga diucapkan Rudy-Seno tiap kali menutup pemaparan mereka. Selain itu, Gratispol juga kerap dikaitkan dengan jumlah APBD Kaltim yang besar. Mereka menyebutkan, dengan jumlah APBD Kaltim yang besar, program Gratispol yang mereka usung seharusnya dapat dilaksanakan.

"Gratispol? Gaspol!" Begitu cara mereka menutup tiap pemaparan.

Cek Fakta

kaltimkece.id juga mengecek kesahihan data-data yang dipaparkan oleh Isran-Hadi dan Rudy-Seno. Baik Isran-Hadi maupun Rudy-Seno, beberapa kali melakukan kesalahan baik dalam penyebutan jumlah, istilah, maupun aturan.

Isran Noor, misalnya, kurang tepat menyebutkan aturan tatkala membahas mengenai efisiensi lelang atau tender. Ia menyebutkan Peraturan Gubernur Kaltim 49/2020, yang sebenarnya mengatur tata cara pemberian dan penyaluran bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Regulasi yang dimaksud oleh Isran, yang membahas efisiensi lelang atau tender, adalah Peraturan Gubernur Kaltim 9/2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Seno Aji, sementara itu, juga kurang tepat ketika membahas program memberangkatkan haji dan umrah bagi marbot masjid di Kaltim. Ia menyebutkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga memberangkatkan haji dan umrah bagi marbot masjid di Jakarta.

Dari berbagai arsip berita nasional, Gubernur Ahok memang memberangkatkan 30 marbot masjid di DKI Jakarta ke Tanah Suci pada akhir 2014. Namun, ia hanya memberangkatkan 30 marbot untuk umrah, tidak sekaligus haji. Terdapat perbedaan biaya yang cukup besar antara biaya haji dan umrah. Mengutip laman Badan Pengelola Keuangan Haji, biaya umrah per 2024 berkisar Rp24 juta hingga Rp28 juta per orang. Sementara itu, biaya haji reguler berkisar Rp90 juta per orang.

Meskipun begitu, bantahan Hadi juga kurang tepat ketika menyebut istilah untuk sumber dana yang dipakai Ahok memberangkatkan umrah marbot masjid. Benar bahwa Ahok tidak memakai nomenklatur dalam APBD untuk memberangkatkan marbot ke Tanah Suci. Namun, Hadi keliru menyebutkan BOP sebagai sumber dana yang dipakai Ahok.

Yang tepat adalah BPO atau Biaya Penunjang Operasional. Biaya ini diberikan kepada setiap kepala daerah sebagai tunjangan kehidupan pribadi. BPO merupakan tunjangan pribadi bagi kepala daerah yang dapat disalurkan ke masyarakat. Berbeda dengan BOP yang merupakan singkatan dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan, disalurkan untuk membiayai kegiatan satuan pendidikan.

Pembahasan yang menarik adalah saat berbicara masalah akses digitalisasi. Seno Aji mengatakan, bagaimana mungkin mengatasi hal tersebut bila aliran listrik masih biarpet.

Hadi menjawab dengan data yang tepat bahwa rasio elektrifikasi di Kaltim sudah di atas 90 persen. Tepatnya, menurut PLN, 94,95 persen per Agustus 2023. Pasokan listrik Kaltim, kata Hadi, juga sudah surplus hingga bisa disalurkan dalam pembangunan pabrik smelter. Daya mampu pasokan listrik di Kaltim, menurut siaran resmi PLN per Maret 2024 adalah 768 megawatt (MW), dengan beban puncak 660 MW.

Tidak ada yang keliru dari pernyataan Seno maupun Hadi. Namun demikian, perlu dipahami bahwa rasio elektrifikasi yang disebut Hadi berbeda dari kondisi biarpet listrik yang disinggung Seno Aji. Walaupun sebagian besar wilayah Kaltim sudah dialiri listrik (terelektrifikasi), belum tentu bebas pemadaman. Hadi bilang bahwa Kaltim telah terkoneksi Sistem Mahakam. Wilayah yang masuk sistem ini, sebagai informasi, jarang sekali biarpet.

Faktanya, belum semua kabupaten/kota masuk interkoneksi sistem tersebut. Pemadaman listrik pun masih menjadi masalah serius di tingkat kabupaten di Kaltim. Berau adalah contohnya. Sumber listrik di kabupaten ini masih mengandalkan pembangkit lokal di luar Sistem Mahakam. Pemadaman bergilir masih berlaku. Belum lama ini, kantor layanan PLN di Tanjung Redeb, Berau, bahkan sempat didemo masyarakat karena pemadaman listrik.

Ricuh Simpatisan

Situasi debat sempat memanas tatkala debat sudah berjalan hampir satu jam lebih. Saat itu, Hadi Mulyadi yang sedang di atas podium menunjuk ke sisi kanan penonton, yang diisi tim pemenangan dan simpatisan Rudy-Seno.

"Moderator, itu yang jilbab hitam tolong ditertibkan," ucapnya dengan nada tinggi. Selama satu menit terakhir yang seharusnya dipakai untuk menjawab pertanyaan panelis, Hadi membahas agar setiap peserta debat mengikuti tata tertib.

Ditemui pada sesi konferensi pers, Hadi menyebutkan bahwa kegusarannya disebabkan sahutan peserta yang menggangunya saat sedang menjawab pertanyaan panelis. Namun ia menegaskan bahwa tegurannya bukan hanya ditujukan kepada tim pesaingnya.

"Bukan hanya untuk tim nomor dua, tapi juga nomor satu. Untuk dua-duanya," tegasnya.

Sementara itu, dalam sesi terpisah, Seno menilai tanggapan Hadi berlebihan. Ia menilai euforia penonton kala menonton debat merupakan hal yang biasa dan tidak perlu ditegur.

"Santai-santai saja. Santai leh," kelakarnya.

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto yang turut menghadiri sesi debat tersebut menuturkan bahwa dirinya dan KPU Kaltim sempat mempertimbangkan untuk memberhentikan debat jika saja kericuhan berlanjut. "Jika situasi serupa terjadi lagi, dapat kami berikan sanksi," tegasnya. (*)