kaltimkece.id Komisi Informasi Publik (KIP) Kaltim sedang melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi dari sejumlah lembaga publik. Mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD dan perusda, badan layanan umum daerah (BLUD), penegak hukum, lembaga yudikatif, penyelenggara pemilu, hingga partai politik, semua dinilai. Dari semua lembaga tersebut, hanya parpol yang dinilai rendah kesadaran untuk ikut monitoring.

Hal tersebut disayangkan oleh Wakil Ketua KIP Kaltim, Imran Duse. Pasalnya, parpol, lah, yang membuat Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai pencetus aturan mengenai transparansi, parpol seharusnya sadar bahwa keterbukaan informasi publik itu wajib.

“Mereka (parpol) yang membuat UU itu melalui kader mereka di parlemen,” jelas Imran kepada kaltimkece.id, Kamis siang, 27 Oktober 2022.

Dari 250 lebih lembaga yang menyatakan siap mengikuti evaluasi tersebut, sebut dia, hanya empat parpol yang masuk di antaranya. Dua parpol telah mengisi formulir evaluasi KPI serta menyertakan laporan keuangan mereka. “Dari formulir yang kami sebar akan terlihat bagaimana badan publik menjalankan keterbukaan informasi,” imbuhnya.

Parpol dianggap bagian dari badan publik karena kegiatannya turut memakai dana hibah dari APBD. Besaran anggaran untuk parpol ditentukan berdasarkan jumlah suara dalam pemilu legislatif. Oleh karena itu, KIP menilai, parpol seharusnya dapat menjadi contoh memberikan keterbukaan informasi yang baik.

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi KIP Kaltim, Erni Wahyuni, menambahkan, kegiatan monitoring pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan agenda tahunan sejak 2021. Pada kegiatan tahun lalu, tak ada parpol yang berpartisipasi. Mengingat tahun lalu adalah tahun pertama, Erni memberi pemakluman atas ketidakhadiran parpol. “Tapi tahun ini, harusnya parpol bisa menjalankan keterbukaan sebagai bagian berdemokrasi,” ujar Erni.

Ia menyebutkan, parpol yang bersedia ikuti monitoring adalah Gerindra, Demokrat, PKS dan PPP. Gerindra dan PPP sudah smengisi formulir penilaian yang dikirimkan KIP Kaltim. Erni meminta data dukung sebagai penguat penilaian monitoring tersebut. “Termasuk di dalamnya menunjukkan tautan laporan keuangan yang diunggah di situs partai,” urainya.

Dalam monitoring, KPI menilai bagaimana parpol menyediakan informasi. Sarana yang paling memungkinkan adalah situs partai di tiap tingkatan agar mudah bagi publik untuk mengaksesnya. “Tapi, sayangnya, parpol di Kaltim tidak ada satu pun yang punya web site. Itu juga jadi tantangan tersendiri untuk kami menilainya,” bebernya.

Melihat kondisi tersebut, Erni menilai, urusan keterbukaan informasi parpol masih jauh dari kata ideal. Selain tidak ada situs resmi, banyak parpol yang beranggapan laporan keuangan adalah kerahasiaan. Padahal, itu adalah uang negara yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. “Sosialisasi, bimtek, dan lainnya, sudah kami lakukan. Tapi masih sulit untuk menyadarkan. Kontak person saja tidak dapat dihubungi terkait monitoring ini,” ungkapnya.

KIP Kaltim juga meminta laporan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini agar tidak ada indikasi kecurangan sehingga parpol atau badan publik lainnya diminta mengunggah laporan keuangan yang bersih saja. “Kalau belum diaudit memang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Harusnya, tidak ada masalah,” katanya.

Desakan Parpol Berpartisipasi

Masalah ini disoroti akademikus Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Kepada kaltimkece.id, Jumat, 28 Oktober 2022, ia menyatakan, kondisi tersebut adalah realita parpol hari ini. Maka wajar jika tingkat kepercayaan publik semakin menurun terhadap partai politik. “Banyak hasil survei yang menempatkan parpol sebagai lembaga paling rendah untuk dipercaya,” beber Dosen Fakultas Hukum Unmul ini.

Pria yang juga mengajar Hukum Tata Negara itu berharap, kondisi seperti ini jangan dibiarkan. Harus ada paksaan terhadap parpol untuk mau terbuka dan bertanggung jawab kepada publik. Mengingat, ini adalah konsekuensi sebagai penerima dana negara yang berasal dari pajak seluruh masyarakat.

“Parpol harus tahu diri. Masak menerima dana dari APBN tapi ogah mempertanggungjawabkan?” kritik Castro, panggilan Herdiansyah Hamzah.

Sebagai pelaku utama dalam politik dan demokrasi, ujarnya, sudah sepatutnya tata kelola parpol diperbaiki. Dengan begitu, kondisi demokrasi Indonesia akan berangsur membaik. Menurutnya, para politisi kerap sibuk memperbaiki aturan main pemilu tapi lupa membenahi ini parpol sebagai motor penggeraknya. 

“Kalau proses di hulu saja parpolnya begitu, ya, jangan harap kualitas demokrasi kita bagus. Yang ada makin busuk,” ucapnya.

Ia mendesak parpol berbenah agar bisa meningkatkan lagi kepercayaan publik. Salah satu momennya adalah mengikuti monitoring KIP. Kegiatan ini untuk memastikan jika parpol sudah mau terbuka dan transparan mengenai kinerja. “Kalau saya memberi analogi, publik sepertinya lebih percaya ada kehidupan lain di planet mars dibanding kepada parpol,” tandasnya. (*)