kaltimkece.id Jumlah minimal surat dukungan untuk jalur perseorang di Pemilihan Gubernur Kaltim 2024 sebanyak 230 ribu. Dari 8,5 persen daftar pemilih tetap (DPT) tersebut, pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi mengklaim telah meraih 309.829 surat dukungan.

Sekretaris Tim Pemenangan Isran-Hadi, Muhammad Rozai, memerinci surat dukungan tersebut. Dari jumlah surat tersebut, sebanyak 296.611 surat dukungan telah diverifikasi.

"Sebanyak 66 relawan memverifikasi dukungan tersebut. Relawan terbagi dalam tiga shift yaitu pagi, siang, dan malam," jelas Rozai, Senin, 6 Mei 2024, di Isran-Hadi Centre, Jalan Arief Rahman Hakim, Samarinda.

Ia menambahkan bahwa rata-rata 10 ribu surat dukungan masuk setiap harinya. Paling rendah, adalah 5 ribu surat dukungan dalam sehari sepanjang proses pengumpulan ini. Surat dukungan terkumpul dari relawan yang menjadi penghubung serta masyarakat yang datang ke Isran-Hadi Centre.

"Pengumpulan surat dukungan ini berjalan sejak Maret 2024," ungkap pria yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Gelora tersebut.

Pengumpulan surat dukungan disebut merata. Dukungan berasal dari 1.039 desa/kelurahan dan 105 kecamatan di 10 kabupaten/kota di Kaltim. Perincinannya adalah 76.591 dukungan dari Samarinda; 66.773 dari Balikpapan; 61.795 dari Kutai Kartanegara; 28.610 dari Kutai Timur; 19.340 dari Bontang; 17.583 dari Berau; 15.871 dari Penajam Paser Utara; 6.739 dari Paser; 2.131 dari Kutai Barat; serta 1.178 dari Mahakam Ulu.

“Beberapa daerah seperti Samarinda dan Balikpapan memang dominan. Namun kami yakin, jumlah ini terbilang proporsional dengan DPT,” ujarnya.

Beberapa kendala kecil dalam pengumpulan surat dukungan disebutkan. Satu di antaranya, nama-nama pemberi dukungan tidak terdaftar di DPT. Dalam proses verifikasi, total 4.404 surat dukungan yang belum terdaftar di DPR.

"Jumlahnya tidak begitu signifikan," terang Rozai.

Di samping itu, dari total 429.795 surat dukungan yang telah diedarkan relawan, masih ada selisih 100 ribu lebih surat yang belum dikembalikan. Ia memprediksi, total surat dukungan terkumpul dapat mencapai 400 ribu sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kaltim.

Mengenai kemungkinan perahu partai politik, Rozai enggan berkomentar banyak. Pasangan Isran-Hadi disebut telah mengambil formulir di Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, serta Partai Nasdem.

"Langkah selanjutnya menunggu arahan Pak Isran dan Pak Hadi," ucapnya.

Ketua Tim Pemenangan Isran-Hadi, Iswan Priady, menambahkan, akan ada kejutan dalam waktu dekat. Esok lusa, tepatnya pada 8 Mei 2024, sikap politik Isran-Hadi yang maju melalui partai atau melalui jalur perseorangan akan diumumkan.

“Tunggu saja kejutannya pada tanggal 8 pada pukul 8 pagi,” sebutnya.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Budiman, menyebutkan bahwa maju melalui jalur independen adalah langkah realistis Isran-Hadi. Ia mengatakan, Isran Noor berstatus non-partai sejak keluar dari Partai Nasdem pada akhir 2023. Sementara itu, Partai Gelora yang diketuai Hadi Mulyadi belum memiliki kursi di DPRD Kaltim.

Budiman menambahkan, jalur independen mempunyai dampak positif biaya politik yang lebih rendah. Menurut survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri, biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri melalui jalur partai mencapai Rp50 miliar hingga Rp70 miliar rupiah. Sementara itu, jalur independen dapat menekan besarnya biaya politik tersebut.

"Lagi pula, Isran-Hadi sepertinya telah memiliki loyalis di beberapa daerah," jelasnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu menambahkan, Isran-Hadi berpotensi mengulang langkah Rita Widyasari dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara pada 2015. Saat itu, Rita bersama wakilnya, Edy Damansyah, maju melalui jalur independen. Namun demikian, beberapa partai politik turut mendukung meskipun bukan sebagai partai pengusung.

Potensi itu bukan tidak ada. Ia menyoroti kunjungan Irwan Fecho, ketua Partai Demokrat Kaltim, ke kediaman Isran Noor pada akhir April 2024. Menurut Budiman, dukungan partai politik tetap diperlukan untuk menjaga pemerintahan. (*)