kaltimkece.id "Mana yang lebih bagus, Beasiswa Kaltim Tuntas atau Gratispol?"

Tujuh puluh lima menit telah berlalu sejak debat Pilgub Kaltim kedua di Studio CNN Indonesia, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dimulai. Di sesi tanya jawab antarcalon gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud meminta Isran Noor membandingkan program mereka. Antara Beasiswa Kaltim Tuntas, yang menjadi program Isran Noor-Hadi Mulyadi saat menjabat periode pertama, dengan Gratispol, yang menjadi program kampanye Rudy Mas'ud-Seno Aji.

Rudy menyebutkan, Beasiswa Kaltim Tuntas tak mampu menyerap semua siswa dan mahasiswa di Kaltim untuk mendapatkan pendidikan gratis. Melalui program Gratispol, ia menjamin akses pendidikan terhadap seluruh masyarakat.

Ia juga menyoroti amanat dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan minimal anggaran untuk pendidikan adalah 20 persen dari total anggaran. APBD Kaltim yang mencapai angka Rp20 triliun, sebutnya sanggup untuk membiayai pendidikan gratis.

"Padahal, anggaran yang dibutuhkan (untuk pendidikan gratis) jumlahnya hanya Rp1,7 triliun," klaimnya.

Isran kemudian membalas bahwa program Beasiswa Kaltim Tuntas disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ia mengklaim, tak ada negara di dunia yang menerapkan program pendidikan gratis, sekalipun Arab Saudi yang kaya dengan sumber daya alam minyak.

"Hanya ada di Jerman, tetapi semua biaya hidup tetap ditanggung oleh keluarga," ucapnya.

Pria yang kini menjadi kader Partai Demokrat itu juga menanggapi kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Ia menyebutkan, pada masa pemerintahannya, anggaran pendidikan 20 persen telah dipenuhi. Hanya saja, ada berbagai kebutuhan yang dialokasikan dari presentase tersebut.

"Beasiswa Kaltim Tuntas itu di luar 20 persen anggaran pendidikan," sebutnya.

Rudy kemudian kembali membalas klaim Isran. Ia menyebutkan, bahwa ada beberapa negara di luar Jerman yang menerapkan pendidikan gratis, Mesir dan Pakistan. "Negara-negara ini gratis sekolahnya sampai sarjana," ujarnya.

Benarkah Demikian?

Mari mulai dengan klaim Isran Noor bahwa Jerman adalah satu-satunya negara di dunia yang menerapkan pendidikan gratis. Tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan pendidikan gratis, kata Isran, kecuali Jerman.

Mengutip EP Hennock dalam The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850-1914: Social Policies Compared, Jerman menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan jaminan sosial. Kebijakan itu dimulai oleh Otto von Bismarck, kanselir Jerman, yang berkuasa pada 1871 hingga 1990 sebelum Adolf Hitler mengambil alih kekuasaan.

Lembaga penyiaran internasional Jerman, Deutsche Welle (biasa disebut DW) menyebutkan bahwa pendidikan di Jerman adalah gratis. Dalam artikel yang ditulis oleh Helen Whittle pada 2023, pendidikan gratis diberikan bagi sekolah dan universitas negeri di Jerman.

Namun demikian, Jerman sebenarnya bukan satu-satunya negara yang menerapkan pendidikan gratis. Dalam jurnal berjudul Citizen Ideals and Education in Nordic Welfare State School Reforms yang ditulis oleh Ydesen dan Buchardt, pendidikan gratis juga diterapkan di negara-negara Nordik.

Beberapa negara yang menerapkan pendidikan gratis itu adalah Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Adapun Finlandia, telah diakui sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia merujuk laman The World Economic Forum.

Rudy Mas'ud juga membantah klaim Isran yang menyebutkan pendidikan gratis hanya di Jerman. Sebagaimana telah ditulis di atas, ia menyebutkan dua negara yang memberlakukan kebijakan pendidikan gratis yaitu Mesir dan Pakistan.

Mesir menerapkan pendidikan gratis bagi sekolah dan perguruan tinggi negeri. Namun demikian, The New York Times pada 2023 menyoroti bangku-bangku sekolah negeri yang banyak kosong. Masyarakat lebih memilih pendidikan swasta yang berbayar. Penyebabnya, sebagaimana banyak disinggung media-media internasional, adalah kualitas pendidikan negeri di Mesir dianggap buruk.

Begitu pula Pakistan. Sejak 2010, parlemen di Pakistan mengeluarkan Artikel 25-A yang menyebutkan bahwa negara mesti memberikan pendidikan secara gratis terhadap anak berumur lima hingga 16 tahun. Sayangnya, regulasi itu berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

Mengutip data Unesco pada 2022, angka putus sekolah di Pakistan berjumlah 26 juta jiwa lebih. Angka itu meningkat hingga 40 persen dari 2021. Pakistan menjadi negara ketiga dengan angka putus sekolah terbesar di dunia setelah Nigeria dan India.

Pengamat ekonomi, Purwadi, memberikan tanggapan. Ia menilai, pendidikan gratis dapat diwujudkan melalui skema anggaran pendidikan yang diwajibkan menyerap 20 persen dari keseluruhan anggaran.

"Akan tetapi, kalau 20 persen ini juga dihitung untuk belanja pegawai dan guru sekolah, ya, agak susah," sebutnya.

Ia menyarankan agar perhitungan untuk pendidikan gratis mesti klir. Apabila disebut hanya Rp1,7 triliun, besaran itu perlu ditelisik. Ia menilai, bahwa pendidikan bukan hanya diukur oleh biaya namun juga kualitas. Peningkatan kualitas guru sebagai pendidik turut memainkan peran penting dalam memajukan pendidikan di Kaltim. (*)