kaltimkece.id "Berikan kepercayaan lebih untuk putra-putri Kaltim!" Begitu bunyi konten terbaru Aji Mirni Mawarni, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Kalimantan Timur, di media sosialnya.
Ungkapan tersebut bukan tanpa konteks. Dalam salindia selanjutnya, perempuan yang akrab disapa Aji Mawar itu menyinggung komposisi Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Menurutnya, komposisi tim tersebut terlalu gemuk. Ia pun menyoroti keberadaan sejumlah nama yang berasal dari luar daerah di jajaran tim.
Ia menilai bahwa sumber daya manusia di Kaltim masih banyak yang mumpuni. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025, kata dia, Indeks Pembangunan Manusia di Kaltim menempati urutan keempat.
Aji Mawar menyebut dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rizky Yudaruddin, sebagai contoh. Rizky Yudaruddin disebut masuk daftar nama dua persen ilmuwan paling berpengaruh di dunia versi Universitas Stanford, Amerika Serikat.
Kepada kaltimkece.id melalui sambungan telepon pada Jumat, 27 Maret 2026, Aji Mawar menjelaskan bahwa melibatkan putra daerah bukan hanya tentang kompetensi. Orang dari luar daerah, menurutnya, tak memiliki keterikatan moral dengan Kaltim. Berbeda dengan mereka yang lahir dan hidup di Kaltim.
Ia mempertanyakan mengenai nama-nama yang tercantum dalam struktur TAGPP Kaltim. Ia mengatakan latar belakang nama-nama tersebut tidak dijelaskan secara gamblang. "(Seharusnya) perlu transparansi terhadap latar belakang orang-orang yang dipilih Gubernur Kaltim untuk menjadi tim ahli," sebutnya.
Aji Mawar meminta Gubernur Kaltim memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap putra daerah untuk berkontribusi. Kesempatan itu dapat diberikan dengan seleksi terbuka dalam penyusunan nama-nama yang menjadi tim ahli Gubernur. Bukan penunjukan langsung tanpa dasar yang jelas.
"Kapasitas mereka mampu, hanya tidak punya kesempatan. Masak tidak percaya putra daerah sementara Gubernur dipilih oleh masyarakat Kaltim?" tandasnya.
kaltimkece.id telah berupaya mengonfirmasi pernyataan Aji Mawar tersebut kepada pejabat Pemprov Kaltim. Hingga berita ini ditulis, Pemprov Kaltim belum memberikan tanggapan. (*)