kaltimkece.id Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan pernyataan dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya, Ahad malam, 26 April 2026. Salah satu poin dalam pernyataannya, ia meminta maaf telah mengaitkan anaknya di pemerintahan dengan pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Permintaan maaf tersebut segera direspons Gerindra.

Sebagai informasi, polemik ini muncul ketika Rudy Mas'ud memberikan keterangan pers pada Kamis, 23 April 2026, di Hotel Claro Pandurata Samarinda. Dalam kegiatan tersebut, Rudy Mas'ud mengklarifikasi mengenai tudingan membentuk nepotisme di Pemerintah Provinsi Kaltim. Tuduhan ini muncul karena sejumlah keluarga Rudy masuk jajaran pemerintahan.

Salah seorang di antaranya adalah Hijrah Mas'ud, adik Rudy Mas'ud, yang masuk Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Dalam klarifikasinya, Rudy Mas'ud menyatakan keberadaan sanak saudaranya di pemerintahan bukan nepotisme.

Ia lantas menyamakan posisi Hijrah Mas'ud dengan posisi Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang menjadi utusan khusus Presiden. Belakangan, Rudy Mas'ud meminta maaf telah mengeluarkan pernyataan tersebut.

Kepada kaltimkece.id, Senin, 27 April 2026, anggota Fraksi Gerindra Kaltim, Akhmad Reza Pahlevi, mengapresiasi sikap muhasabah Gubernur Kaltim dengan membuat permohonan maaf secara terbuka atas sesuatu yang menjadi polemik di tengah publik. Ia menegaskan bahwa posisi Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan khusus Presiden bukan berbasis nepotisme melainkan profesionalisme.

Hanya saja, Reza menyayangkan bahwa Rudy Mas'ud tidak meminta maaf secara gamblang. Pasalnya, kata dia, Rudy hanya menyebut 'pimpinan nasional' tanpa menyebut nama Hashim Djojohadikusumo dalam video permintaan maaf. Rudy juga disebut tidak memohon maaf kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya menilai permohonan maafnya terkesan setengah hati," tukasnya.

Reza meminta Gubernur Kaltim mengevaluasi pola komunikasinya kepada publik, termasuk komunikasi kepada insan pers. Komunikasi yang buruk dinilai dapat membuat nilai-nilai dari pemberian kritik dan masukan sebagai bentuk kontrol sosial menjadi buntu.

"Kalau komunikasi dibangun dengan baik, kritik tidak perlu dianggap sebagai serangan," ujarnya.

Gubernur Kaltim juga diminta menjalin kerja sama dengan semua unsur baik legislatif, yudikatif, pers, maupun masyarakat. Sebagai bagian dari legislatif, Reza menyatakan Fraksi Gerindra di DPRD Kaltim akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap Pemprov Kaltim.

"Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi," tandasnya. (*)