kaltimkece.id Kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) membawa dampak hingga daerah. Menurunnya angka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disebut telah melahirkan tekanan fiskal yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi secara besar-besaran.

Persoalan ini dibahas dalam dialog publik bertema "Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur 2027" yang digelar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kalimantan Timur pada Sabtu, 1 Agustus 2026, di Kafe Bagios, Samarinda.

Forum tersebut menghadirkan empat narasumber yakni anggota Tim Akselerasi Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim, Sudarno; Wali Kota Samarinda, Andi Harun; anggota DPR RI, Syafruddin; serta pengamat kebijakan publik, Syaiful bachtiar.

Dalam paparannya, Andi Harun membenarkan bahwa APBD Samarinda turut terdampak pemangkasan TKD oleh pusat. Hanya saja, ia menganggap kebijakan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penggunaan anggaran.

"Kita perlu evaluasi dan introspeksi agar tidak uring-uringan dan sibuk menyalahkan pusat," ujarnya.

Menurutnya, tiap perangkat daerah perlu mengkaji ulang dan memastikan perencanaan anggaran telah berbasis kebutuhan. Hal ini penting dilakukan agar pemda tidak sekadar menyalin ulang perencanaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia mencontohkan pemangkasan anggaran kebutuhan alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pengurangan ATK ini dinilai perlu dan sejalan dengan pelayanan Pemkot yang sebagian besar telah berbasis digital.

"Jadi, jangan asal salin ulang program tiap tahunnya," ucapnya.

Andi Harun menyebutkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Pertama, memastikan indikator kinerja utama yang dikenal dengan istilah KPI (key performance indicator) atau basis capaian. Kedua, mempertimbangkan public value atau dampak manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program yang dijalankan.

"Ini menjadi ukuran dasar dalam proses penyusunan saat APBD mengalami penurunan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Harun mengusulkan adanya forum antara gubernur, bupati, dan wali kota dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim. Forum ini diharapkan dapat merumuskan sumber pendanaan dari pusat bisa dikoreksi dan ditambahkan.

Sependapat dengan Andi Harun, Sudarno mengharapkan adanya pertemuan dan hubungan solid antarpimpinan daerah.

"Elit Kaltim bersatu untuk lobi APBN. Bicara baik-baik dengan Prabowo-Gibran," serunya.

Sementara itu, Syafruddin meminta agar pemda tidak memaksakan dalam merealisasikan program prioritas yang menjadi visi-misi. Pimpinan daerah, ujarnya, harus bijak dalam membaca kemampuan fiskal atau pendapatan.

"Harus realistis. Cek formulasi susunan belanja organisasi perangkat daerah (OPD) dan evaluasi program," katanya.

Ia turut menyinggung kondisi negara yang mengalami defisit dan mengevaluasi program-program nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, apabila pusat berani melakukan evaluasi program prioritas, maka pemda juga harus melakukan hal yang sama.

Syafruddin menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran oleh pusat kemungkinan merupakan uji coba terhadap pimpinan daerah dalam mengatur keuangannya.

"Ini uji coba kepada pemda, apakah dengan uang sekecil itu mereka mampu mengelola dengan baik dan mengalokasikan untuk belanja yang prioritas," tambahnya.

Meski demikian, Syaiful sepakat bahwa daerah sangat dirugikan dari kebijakan tersebut. Dengan kondisi negara yang mengalami defisit, ia menilai penyaluran sisa dana TKD yang tertunda berpotensi tidak dicairkan pada tahun ini.

"Karena pemenuhan kebutuhan anggaran untuk APBN saja defisit, apalagi membayar ke daerah," sebut akademikus Universitas Mulawarman itu.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa konstruksi politik kebijakan yang terjadi cenderung mengutamakan program nasional dibanding program lokal atau daerah. Padahal, menurutnya, pemda lebih memahami kebutuhan-kebutuhan di daerah.

"Tentu (pemda) akan lebih efektif dalam mengkonstruksi kebijakan anggaran," pungkasnya. (*)