kaltimkece.id Video pelemparan kotak berisi makanan oleh anggota DPRD Samarinda kepada perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda beberapa waktu lalu, beredar luas di media sosial. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang saat itu retret para kepala daerah di Magelang, menyayangkan peristiwa tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis, 27 Februari 2025, berlangsung audiensi antara pekerja Teras Samarinda tahap satu bersama DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pihak DPRD yang hadir saat itu dari Komisi III bidang pembangunan, dan Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat. Sedangkan perwakilan pemkot adalah Dinas PUPR dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Audensi ini merupakan kali keempat dilakukan 84 pekerja memperjuangkan upah senilai Rp500 juta yang belum dibayar PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP) selaku kontraktor sejak Juli 2024.

Audiensi dimulai dengan para pekerja meminta DPRD mengawasi kewajiban perusahaan membayarkan upah mereka. Audiensi yang awalnya berjalan tertib tiba-tiba ricuh ketika seorang perwakilan pekerja menangis.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim yang melihat hal tersebut nampak gusar. Politikus PKS itu sekelebat melempar kotak berisi makanan ke arah perwakilan Dinas PUPR. Abdul mengaku kecewa atas lambannya pembayaran upah pekerja Teras Samarinda, dan kekecewaannya itu ia ungkapkan dengan pelemparan.

"Ini bukan hanya menyangkut uang. Tapi dampaknya yang meluas kemana-mana. Dari uang yang tidak mereka terima itu, merembet ke persoalan kesehatan, pendidikan anak-anak, tempat tinggal, dan banyak lagi persoalan yang lain," ucapnya saat ditemui selepas audiensi.

Di Magelang, Andi Harun mengaku mengetahui ricuh di DPRD itu dari sesama kepala daerah yang juga mengikuti retret. Ia kemudian membuat video tanggapan terhadap insiden pelemparan kotak makanan itu.

"Saya sudah siapkan video untuk dikirim ke grup Pemkot Samarinda agar disampaikan ke teman-teman media. Namun karena durasi videonya sekitar 12 menit, tidak bisa terkirim," ucap Andi Harun, ditemui usai acara ramah tamah dan buka puasa bersama jajaran Pemkot Samarinda di Gor Segiri, Samarinda, Senin malam, 3 Maret 2025.

"Saat saya mengurangi durasi video menjadi lima menit, tiba-tiba kami semua sudah dipanggil masuk untuk melanjutkan kelas retret. Saya tidak memiliki kesempatan lagi karena selesai kelas itu, kami langsung ke Malang," jelasnya. Retret para kepala daerah itu sebenarnya berlangsung hingga 28 Februari 2025. Setelah retret berakhir, para peserta bisa kembali ke wilayahnya masing-masing karena rangkaian pelantikan kepala daerah dianggap tuntas.

Orang nomor satu di Kota Tepian itu tidak mempermasalahkan bila ada perwakilan masyarakat menuntut keadilan ke DPRD. Hanya saja, politikus Partai Gerindra ini menyayangkan peristiwa pelemparan yang terjadi di ruang dewan.

Ia menjelaskan, sebenarnya ada dua insiden pelemparan saat audensi itu berlangsung. Sebelum pelemparan kotak makan, ada pelemparan botol air mineral yang diduga ditujukan kepada Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Samarinda, Andriani. Melihat pimpinannya dilempar botol, lanjut Andi, Ilhamsyah selaku staf Dinas PUPR yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Teras Samarinda tahap satu, melakukan pembelaan.

"Ternyata di sela-sela pembelaan, justru muncul insiden kedua berupa pelemparan kotak berisi makanan," jelas Andi Harun.

Mantan anggota DPRD Kaltim itu menganggap wajar dalam suatu rapat saling adu argumen. Namun bila mengarah ke fisik, berupa pelemparan, terlebih merendahkan pihak lain, menurutnya, tindakan tersebut tidak dibenarkan apapun alasannya.

"Saya sangat sesalkan dan prihatin adanya peristiwa pelemparan. Apalagi ada peserta rapat menggunakan kalimat yang sangat tidak pantas, terlalu kasar kalimat itu," ucapnya.

Dirinya juga mengutip pendapat orang bijak bahwa hati boleh panas tetapi kepala tetap dingin. Penyelesaian persoalan harus dengan cara-cara yang baik. Terlebih para perwakilan Pemkot itu diundang oleh DPRD. Ia menyebut, rapat yang seharusnya dijaga kehormatan dan martabatnya, tercederai oleh aksi oknum anggota dewan yang tak pantas.

Dihubungi terpisah pada Rabu, 5 Maret 2025, Abdul Rohim menjelaskan bahwa pelemparan itu sengaja ia kenakan ke dinding ruang rapat sebagai ekspresi kekecewaan. Ia membantah tuduhan pelemparan ditujukan ke perwakilan PUPR.

"Jika lemparan itu saya tujukan ke dia (Andriani), tidak mungkin meleset, karena jarak kami sangat dekat," ujar Abdul Rohim. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa penyelesaian nasib pekerja yang belum dibayar selama 8 bulan lebih penting, alih-alih membahas soal pelemparan.

Sebelumnya, dalam wawancara Senin malam kemarin, Andi Harun turut mengatakan, bila ada persoalan yang tidak selesai di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD bisa langsung mengundang wali kota. Tujuannya, kata Andi Harun, agar seluruh persoalan mengenai Kota Samarinda dapat segera diselesaikan. Kalimat ini kembali disampaikan dalam sambutannya dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda, pada Selasa malam, 4 Maret 2025.

Menindaklanjuti sambutan tersebut, Abdul Rohim, mengatakan bahwa selesai rapat paripurna, pihaknya kembali menggelar pertemuan tertutup dengan Andi Harun untuk membahas berbagai permasalahan di Samarinda. Salah satu yang dibahas adalah upah pekerja Teras Samarinda tahap satu.

Dikatakan Abdul Rohim, sebagai wali kota, Andi Harun telah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski tidak ada ketentuan waktu penyelesaiannya, Abdul Rohim tetap yakin bahwa persoalan upah pekerja Teras Samarinda dapat diselesaikan oleh orang nomor satu di kota ini.

"Kami tetap berprasangka baik akan diselesaikan Andi Harun secepat mungkin. Jadi ditunggu saja," pungkasnya.

kaltimkece.id berupaya menghubungi Akbar Bachtiar selaku manajer area Samarinda PT SAIP. Sampai artikel ini ditayangkan, Akbar tidak mengangkat panggilan telepon. (*)