kaltimkece.id Pemasangan jaringan gas (jargas) sebanyak lebih dari 7.000 sambungan rumah tangga (SR) di Samarinda sedang berlangsung. Investasi pengerjaan ini disebut membutuhkan biaya yang sangat mahal. Hal ini memicu potensi terjadinya kenaikan harga penggunaan jargas.

Mahalnya pembangunan jargas disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Berdasarkan laporan PT Perusahaan Gas Negara (PGN), bebernya, kegiatan jargas di wilayah tertentu menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Ia membandingkan harga jargas dengan gas elpiji. Satu kilogram elpiji, sebut Andi Harun, setara 1,3 meter kubik gas bumi. Dengan demikian, satu tabung elpiji 3 kilogram memiliki kandungan energi yang setara dengan 3,9 meter kubik gas bumi.

Pendistribusian jargas diketahui untuk dua golongan yakni R-1 (masyarakat ekonomi menengah ke bawah) dan R-2 (masyarakat ekonomi menengah ke atas). Jika mengacu harga dasar gas bumi untuk pelanggan R-1 sekitar Rp4.250 per meter kubik, maka nilai energi yang setara dengan elpiji 3 kilogram hanya sekitar Rp16.575. Perhitungan tersebut diperoleh dari tarif jargas di golongan R-1 dikalikan 3,9 meter kubik gas bumi.

Di sisi lain, harga satu tabung gas melon di pasaran saat ini antara Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung. Menurut Andi Harun, selisih tersebut terjadi karena selama ini pemerintah masih memberikan berbagai bentuk subsidi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila menggunakan penghitungan atau harga yang paling ideal yakni Rp10 ribu hingga Rp12 ribu, kata Andi Harun, maka biaya jargas yang setara dengan penggunaan elpiji 3 kilogram di kisaran Rp39 ribu.

"HET (harga eceran tertinggi)-nya harusnya di angka Rp39 ribu," sebutnya.

Selain itu, banyaknya jumlah SR disebut menjadi penentu kerugian yang dialami oleh PGN. Dalam pengerjaannya, ada banyak biaya yang dikeluarkan. Mulai dari harga gas di sumber, pembangunan jaringan pipa, transportasi atau transmisi gas, penyusunan pipa, hingga operasional dan pemeliharaan pipa.

Proses yang dilakukan di tiap pipa disebut menelan biaya yang kurang-lebih sama tanpa membedakan banyak atau sedikitnya sambungan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Samarinda berkomitmen menambah sambungan.

"Semakin banyak sambungan, sebenarnya bisa menekan potensi kerugian," ujarnya.

Namun demikian, Pemkot Samarinda meminta operator jargas yakni PGN untuk mencari celah efisiensi atau menyiapkan strategi subsidi silang berkenaan dengan permasalahan tersebut.

"Sehingga PGN tidak mengalami kerugian secara signifikan. Di sisi lain, juga tidak membebankan masyarakat harganya," tuturnya.

Samarinda disebut mendapat bantuan pemasangan jargas sebanyak 7.619 SR pada 2026. Bantuan ini, kata Wali Kota, merupakan hasil lobi-lobi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama berbulan-bulan. Upaya mendapatkan kembali bantuan pemasangan jargas akan dilakukan pada 2027.

Andi Harun menyebut hanya dua kota di Kalimantan Timur yang mendapatkan bantuan yaitu Samarinda dan Bontang. Atas bantuan tersebut, ia memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat, terutama Presiden serta Kementerian ESDM. Menurutnya, penggunaan jargas mendorong efisiensi dalam jangka panjang dan meminimalisasi ketergantungan terhadap gas impor.

"Tabung elpiji itu kurang-lebih 70 persen komponennya adalah gas impor. Kalau jargas pakai gas alam. Artinya, kita bisa jauh lebih berhemat untuk pemakaian gas dalam bentuk jargas," ujarnya.

Kepada kaltimkece.id melalui pesan singkat, Jumat, 19 Juni 2026, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Samarinda, Nadya Turisna, menyebut saat ini harga jargas di pasaran untuk R-1 sebesar Rp4.250 per meter kubik dan R2 Rp6.200 per meter kubik.

Sejumlah faktor yang terjadi di lapangan disebut menimbulkan potensi kenaikan harga jargas. Akan tetapi, Nadya menegaskan kenaikan harga belum terjadi dan masih dikaji oleh Pemerintah Kota Samarinda.

"Kenaikan harga belum final karena diminta Pak Wali untuk dikaji lebih mendalam sehingga tidak menjadi beban masyarakat," katanya. (*)