kaltimkece.id Mengenakan daster merah, Ari Setiyowati, 50 tahun, menghampar beberapa kertas lebar di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Ia kemudian meletakkan sayur-sayuran dan buah-buahan di kertas tersebut. Perempuan berkerudung hitam itu berharap, ada pejabat pemerintah yang membeli dagangannya.

"Uangnya mau saya pakai buat beli buku paket untuk anak saya," kata ibu satu anak itu kepada kaltimkece.id, Rabu, 24 Juni 2024, sekira pukul 10.00 Wita.

Ari tidak sendiri. Ada puluhan ibu di sampingnya. Mereka sebenarnya sedang menggelar demonstrasi. Mereka memprotes biaya bersekolah yang dinilai terlampau mahal. Dalam satu tahun saat anak Ari duduk di kelas enam SD pada 2023-2024, ia mengeluarkan lebih Rp1 juta hanya untuk membeli buku.

"Dalam satu tahun, ada dua semester. Setiap semester, biaya beli buku adalah Rp800 ribu," sebut warga Samarinda Utara itu.

Ari sesungguhnya tak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Ia cuma seorang pedagang sayur. Suaminya tidak bekerja karena kesehatannya sedang menurun. Sayur yang dijual Ari pun bukan miliknya. Ia mendapatkan sayur-sayuran dari seseorang. Otomatis, hasil penjualannya mesti dibagi. Apabila Ari mendapatkan Rp75 ribu dalam sehari, ia hanya membawa pulang Rp50 ribu. Sisanya buat si pemilik sayur. Duit Rp50 ribu ini saja, kata Ari, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

"Perlu diingat, tidak setiap hari saya dapat upah segitu. Kadang-kadang, malah di bawah Rp50 ribu," katanya.

Demi anak mendapatkan pendidikan yang tinggi, Ari terpaksa menyanggupi membeli buku anaknya. Usaha halal apapun ia lakukan, asalkan sang anak bisa terus bersekolah. Kini, putranya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Masalah baru pun datang. Agar anaknya mendapatkan seragam SMP, Ari mesti menebus Rp760 ribu. Uang itu untuk membayar sepasang seragam putih-biru, dua setel seragam batik, satu setel seragam olahraga, dan dua setel seragam pramuka.

"Jumlah seragam ini sangat berlebihan," ucap Ari.

Koordinator unjuk rasa tersebut, Nina Iskandar, memaparkan sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Satu di antaranya, para demonstran meminta Pemprov Kaltim memperjelas ihwal program pendidikan gratis yang digembar-gemborkan pemerintah pusat. Menurut Nina, program tersebut belum terlaksana sepenuhnya karena masih ada sekolah negeri yang berbayar dengan dalih sedekah.

"Jangan ada lagi pungutan dalam bentuk apapun di sekolah. Sekolah gratis jangan jadi omong kosong," ucap Nina dalam orasinya.

Para pengunjuk rasa juga menyoroti tentang program dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas). Dalam program tersebut, dana bantuan diberikan kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa. Dengan begitu, pengunjuk rasa meminta dana tersebut digunakan untuk keperluan siswa. Jika ada sisa, baru digunakan untuk kebutuhan sekolah. Seandainya uang tersebut benar-benar digunakan untuk siswa, menurut Nina, siswa tidak akan mendapat masalah dalam memperoleh buku pelajaran.

"Masak, setiap tahun, jumlah buku wajib selalu kurang dari jumlah murid dalam satu kelas," ucapnya.

Tuntutan berikutnya meminta penjabat Gubernur Kaltim memeriksa setiap kepala sekolah di provinsi ini. Nina menduga, para kepala sekolah sudah tidak transparan dalam membelanjakan dana Bosnas. Ia pun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi dilibatkan dalam pemeriksaan ini.

Setelah kurang-lebih satu jam menyampaikan aspirasi, 10 perwakilan demonstrasi diperkenankan masuk Ruang Rapat Batiwakal di lantai lima kantor Gubernur Kaltim. Di ruangan itu, mereka berdialog dengan sejumlah pejabat Pemprov Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, Nina menjelaskan alasan aksi ini tidak dilakukan di Pemkot Samarinda. Hal ini disebut buntut dari berulang kalinya sejumlah orang tua murid mengadukan masalah-masalah pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda namun tidak ada perubahan yang signifikan.

"Dari 12 SD dan SMP pada tahun lalu, hanya satu sekolah yang mau berbenah," sebutnya.

Nina mengatakan, kegiatan jual beli buku paket tidak hanya terjadi di sekolah negeri di Samarinda. Hampir semua kabupaten dan kota lain di Kaltim dilaporkan juga melakukan praktik yang sama. Adapun di Kutai Kartanegara, kata Nina, timnya tak mendapatkan laporan adanya sekolah negeri di kabupaten ini yang menjual buku paket kepada siswa.

Ditemui selepas pertemuan tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Provinsi Kaltim, Imanudin, memastikan semua aspirasi dari para ibu tersebut dicatat dan ditindaklanjuti. "Hasil notulensi-nya segera kami teruskan kepada Pj Gubernur Kaltim. Paling lambat, tujuh hari kerja sudah ada keputusan," katanya.

Sebelumnya, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur menerima sejumlah laporan mengenai masalah pendidikan. Satu di antaranya adalah mahalnya biaya buku yang harus ditanggung murid. Padahal, tidak sedikit orang yang kesulitan ekonomi.

Senin, 22 Juli 2024, Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, membeberkan, sedikitnya 11 sekolah tingkat dasar dan pertama di Samarinda yang memperjualbelikan buku. Satu paket buku dijual antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu. Angka ini dinilai terlampau besar karena tidak seluruh orang tua murid mampu secara ekonomi.

Memang, kata Rina, beberapa orang tua murid ada yang membeli paket tersebut. Akan tetapi, sambungnya, masih banyak orang tua murid yang kesulitan untuk memenuhi makan sehari-hari mereka. Ditambah harus memenuhi biaya paket buku yang mencapai ratusan ribu rupiah, tentu akan membuat kehidupan orang-orang kelas bawah kian terjepit.

"Belum lagi membeli seragam sekolah, belum tentu mereka mampu," ucapnya.

SD dan SMP merupakan sekolah di bawah naungan dinas pendidikan kota. Rina mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan pendidikan ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nuryadin, memberikan penjelasan. Ia menyebut, ada dua jenis buku yang digunakan para siswa. Pertama, buku paket yang sifatnya wajib. Jenis buku inilah, terang Asli, yang dibiayai lewat dana BOS.

"Jika ada sekolah yang menjual buku yang dianggarkan dari BOS, silakan lapor kepada kami disertai bukti-bukti yang lengkap. Sekolah tersebut akan kami beri sanksi tegas," katanya.

Sedangkan jenis yang kedua, yakni buku penunjang, tidak ditanggung BOS. Keluarga murid mesti membeli buku tersebut secara mandiri. Hanya saja, buku penunjang bersifat tidak wajib. Artinya, kata Asli, murid boleh tidak membeli buku tersebut.

Setiap sekolah berbeda-beda mendapatkan anggaran BOS. Jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah murid. Umumnya, sebut Asli, BOS diberikan sebesar Rp900 ribu per murid SD dan Rp 1,1 juta per murid SMP. Anggarannya dikucurkan per tahun. Selain buku, tambahnya, BOS juga digunakan untuk membiayai keperluan bulanan sekolah seperti bayar air dan listrik. (*)