kaltimkece.id Hardiansyah Nur baru saja merebahkan sandaran kursi mobil dan bersiap memejamkan mata ketika keributan terdengar. Tak jauh dari lokasi ia memarkirkan kendaraan, petugas Dinas Perhubungan Samarinda sedang mengadakan penertiban di Jalan Anggi, Samarinda. Sopir travel yang baru saja kembali dari mengantarkan penumpang ke Melak, Kutai Barat, itu akhrinya membatalkan rencana beristirahat di mobil.

Selasa, 26 Maret 2024, razia di jalan sebelah Islamic Centre tersebut menjaring 12 mobil. Hardiansyah tidak terkena razia. Kendaraannya diparkir sekitar 10 meter dari lokasi penertiban. Namun demikian, lelaki berusia kepala tiga itu mengaku waswas. Kebanyakan sopir yang terkena razia sama sepertinya dirinya; pengemudi travel antarkota-kabupaten di Kaltim.

"Saya memang biasa tidur di mobil. Kalau menyewa penginapan, keluar ongkos lagi," tutur lelaki asal Melak, Kutai Barat, tersebut kepada kaltimkece.id, Selasa, 2 April 2024.

Hardiansyah adalah pengemudi yang mengantarkan penumpang dengna rute Samarinda-Melak. Ia mematok tarif Rp 350 ribu per penumpang untuk kursi belakang. Sementara itu, untuk kursi depan, harganya Rp 400 ribu. Hardiansyah bisa mengantarkan enam penumpang dengan omzet Rp 1,9 juta jika sedang mujur. Akan tetapi, ada kalanya ia hanya membawa satu atau dua penumpang.

"Ongkos bensin saja sudah bisa habis sejuta untuk sekali pulang pergi. Bisa lebih mahal ketika pertalite sedang habis sehingga terpaksa mengisi pertamax," jelas lelaki yang sudah tujuh tahun menjadi pengemudi travel tersebut.

Hardiansyah bisa tiga kali bolak-balik Samarinda-Melak dalam sepekan. Ia harus menafkahi istri dan tiga anaknya, termasuk seorang saudara ipar. Hardiansyah mengaku, tidak bermaksud menyalahgunakan fasilitas umum untuk memarkir kendaraan. Ia sempat parkir di halaman Islamic Center namun pihak pengelola tidak berkenan.

"Jadi kami bingung mau parkir di mana," keluhnya.

Hardiansyah berharap, pemerintah dapat memberikan lokasi parkir alternatif kepada para sopir travel. Walaupun mesti menanggung retribusi parkir, ia bersedia membayar. Yang penting, sambungnya, lokasinya tidak jauh dari Islamic Centre. Kebanyakan penumpang sudah mengetahui lokasi tersebut sebagai titik keberangkatan ke luar kota.

Koordinator Parkir Dishub Kota Samarinda, Duri, menanggapi masalah ini. Ia memaparkan, penertiban Jalan Anggi sudah dimulai sejak September 2023. Penertiban bukan tanpa alasan. Sejumlah pihak mengeluhkan kawasan itu kumuh karena banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan.

"Mulai Dinas Lingkungan Hidup, camat, lurah, serta masyarakat setempat melaporkan kepada kami agar kawasan itu ditertibkan," jelasnya.

Duri membantah jika pemerintah disebut tidak memberikan solusi. Pada pengujung 2023, Dishub Samarinda telah menawarkan lokasi parkir di kawasan Taman Bebaya. Tawaran itu disebut tidak diindahkan para pengemudi travel.

"Alasannya macam-macam. Mulai tidak mau bayar retribusi hingga lokasi yang dianggap terlalu jauh dari Islamic Centre," terangnya. Padahal, menurut Duri, pengelola travel seharusnya menyediakan lahan parkir. Travel bukan angkutan umum yang terdaftar di Dinas Perhubungan Samarinda.

"Mereka itu, 'kan dikelola secara pribadi maupun swasta," ucapnya.

Apabila masih ditemukan ada yang parkir di kawasan itu, Dishub Samarinda akan menderek kendaraan. Ketika pemilik mengambil kendaraannya, mereka akan dikenai denda Rp 500 ribu. Denda itu akan dimasukkan ke pendapatan asli daerah. Selain itu, sambung Duri, kendaraan terancam diblokir di Pertamina sehingga tak dapat lagi menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Minimnya Transportasi Umum

Sudah lebih satu dasawarsa, kendaraan yang menawarkan jasa travel--dulu sering disebut taksi gelap--melayani sejumlah rute ke kabupaten dan kota di Kaltim. Salah satu penyebab jasa ini laris adalah fasilitas transportasi umum seperti bus antarkota dalam provinsi yang minim.

Tasha Amalia, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, punya pengalaman mengenai kondisi tersebut. Mahasiswi angkatan 2020 ini bersama kelompoknya menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke Melak, Kutai Barat, pada 2023. Mereka tidak bisa menemukan kendaraan umum yang melayani rute tersebut. Naik kendaraan travel menjadi pilihan tunggal.

"Padahal, ongkos travel itu agak lumayan mahal bagi mahasiswa. Seharusnya bisa lebih murah jika ada kendaraan umum," tuturnya.

Situasi ini diakui Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dishub Kaltim, Endang Suherlan. Ia mengatakan, memang ada keterbatasan armada bus untuk melayani rute ke beberapa daerah di Kaltim.

"Sebelum pandemi, sebenarnya sempat ada. Tapi kebanyakan berhenti beroperasi sekarang," sebutnya.

Dishub berusaha menggandeng Perusahaan Otobus di luar Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (Damri). Upaya ini diharapkan dapat melayani penumpang dari Samarinda ke sejumlah daerah. Jika berhasil, rencana itu dapat berjalan pada 2025.

"Tahun ini, dibahas mengenai tarifnya karena sebagian akan disubsidi oleh Pemprov Kaltim," tutupnya. (*)

Penulis: La Hamsah, Muhammad Al Fatih