kaltimkece.id Saban pukul tujuh pagi, Suci Wahyu Utami, 24 tahun, berjibaku dengan kepadatan lalu lintas di “muara” persimpangan Jalan Slamet Riyadi dan Jalan P Antasari. Perempuan yang tinggal di Sungai Kunjang itu harus menempuh 8,6 kilometer untuk sampai di tempat kerjanya di Jalan Pahlawan, Samarinda Ulu. Waktu tempuhnya kira-kira setengah jam.  

“Tapi kalau macetnya parah, ditambah banjir, bisa sampai 45 menit,” tutur tenaga honor di sebuah perusahaan asuransi itu kepada kaltimkece.id. Ia mengendarai sepeda motor Honda Beat. Dari honornya Rp 950 ribu sebulan, Suci mengaku nyaris setengahnya habis buat beli BBM. 

Jalan protokol di Samarinda memang makin padat dari hari ke hari. Persimpangan Air Putih adalah contohnya. Menurut tesis Anhal Hendru Permana dari Institut Teknologi Nasional Malang, waktu terpadat di perempatan adalah pada sore hari. Panjang antrean maksimalnya 193 meter, dua kali panjang lapangan sepak bola. Waktu tunda rata-rata adalah sebesar 76,23 detik per satuan kendaraan ringan. 

Dari data tersebut, disimpulkan bahwa tingkat pelayanan (level of service/LOS)-nya F alias buruk sekali. Artinya, terjadi kemacetan, kecepatan kendaraan rendah, volume di bawah kapasitas, dan kendaraan banyak berhenti di Simpang Air Putih (Studi Kinerja Simpang Bersinyal Jalan Ir  H Juanda–Jalan MT Haryono–Jalan P Suryanata–Jalan P Antasari Kota Samarinda, 2021). 

Setali tiga uang dengan kepadatan di Jalan P Antasari. Menurut riset Ari Sasmoko Adi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kaltim pada 2018, waktu terpadat adalah pada pagi dan sore hari. Kepadatan per kilometer di Jalan P Antasari adalah 44 sepeda motor, 36 kendaraan ringan, dan dua kendaraan berat. Data di atas diambil pada pukul 16.00-18.00 untuk jalur Teluk Lerong (Muara) menuju Simpang Air Putih. Tingkat pelayanan Jalan P Antasari adalah F atau buruk sekali (Pengaruh Volume Sepeda Motor terhadap Kemacetan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Pangeran Antasari, 2018, hlm 23). 

Kedua penelitian menunjukkan bahwa 99 persen kendaraan, baik di Jalan P Antasari maupun Perempatan Air Putih, adalah kendaraan pribadi. Fakta itu selaras dengan Badan Pusat Statisik Kaltim. Samarinda merupakan daerah dengan kepemilikan kendaraan pribadi terbanyak. Jumlah sepeda motor di Kota Tepian 898 ribu unit dan roda empat 142 ribu unit pada 2022. Tambahan lagi, ada 84 ribu truk di kota ini. Dalam kalimat lain, jumlah kepemilikan kendaraan di Kota Tepian telah melebihi jumlah penduduknya, termasuk anak-anak dan bayi. 

Moda transportasi di Kota Tepian yang individual itu menimbulkan beragam persoalan. Menurut salinan dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda 2022 yang diterima kaltimkece.id, lalu lintas di Samarinda disebut minim jaringan sementara disiplin berkendara masih rendah. Hal ini diperburuk dengan ketiadaan angkutan massal sedangkan angkutan umum seperti angkot makin ditinggalkan. 

Keadaan itu diakui Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu. Menurutnya, pertumbuhan kendaraan yang tinggi tanpa dibarengi penambahan ruas jalan jelas memperparah kemacetan.  "Opsi utama sebagai solusinya adalah angkutan massal," tegas Kadishub. 

Pemkot Samarinda disebut telah menyusun kajian transportasi massal. Rencana induk atau masterplan angkutan massal telah disusun pada 2022. Jenis transportasi yang dipilih adalah bus rapid transit atau BRT. Tahun ini, jelas Hotmarulitua, dilanjutkan dengan studi kelayakan (feasibility study) dan desain teknis terperinci (detail engineering design). 

"(FS dan DED) lebih ke jumlah operasional bus dalam satu trayek. Kami mempelajari sistem seperti di Banjarmasin yang sudah menerapkan BRT," terangnya. “Kami juga meminta bantuan dana dari pemerintah pusat (untuk pembangunan fisik setelah FS dan DED selesai),” sambungnya. 

BRT adalah transportasi massal seperti Trans Jakarta atau Trans Banjarmasin. Bus akan melayani sejumlah halte sesuai koridornya. Sebagaimana Trans Jakarta, penumpang cukup sekali membayar. Tidak peduli jauh dekat jarak yang ditempuh, sepanjang belum keluar dari halte, penumpang tersebut tidak akan dikenai biaya lagi. Tarif Trans Jakarta adalah Rp 3.500 per sekali jalan per penumpang. 

Kepala Bidang Angkutan, Dishub Samarinda, Addin Ar Riddlo, menjabarkan masterplan tersebut. Pertama, rute yang dilayani berdasarkan jalur terpadat di Samarinda. Ada empat trayek atau koridor dengan total sejauh 106 kilometer. Secara umum, ujung dari titik trayek itu antara lain Pasar Pagi, Terminal Lempake, Sempaja Ujung, dan Terminal Samarinda Seberang (rute selengkapnya, lihat infografik). 

Kedua, armada yang digunakan. Ada dua opsi yaitu bus diesel dan bus listrik. Jumlah unit yang diperlukan untuk melayani tujuh trayek tersebut sebanyak 45 bus. Setiap bus melayani sembilan rit setiap hari atau sejauh 249 kilometer. Kapasitasnya 41 penumpang per bus. Dengan demikian, kapasitas maksimal angkutan massal ini adalah 16.605 orang per hari. 

Jumlah 16.605 penumpang BRT per hari itu bisa dikonversikan sebagai pengguna kendaraan pribadi. Penelitian Ari Sasmoko Adi dari Balitbang Kaltim dapat dijadikan perbandingan. Menurut riset pada 2018 itu, volume kendaraan di Jalan P Antasari pada pukul 16.00–18.00 Wita sebanyak 2.398 kendaraan per jam. Itu artinya, apabila jam sibuk adalah tiga jam setiap hari, volume kendaraan mencapai 7.198 kendaraan. 

Bayangkan saja ketika 16.605 warga Samarinda yang sebelumnya mengendarai kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Analogi sederhananya, dua ruas padat seperti Jalan P Antasari akan kosong melompong setiap jam sibuk. 

Masterplan yang disusun Pemkot Samarinda baru menghitung biaya operasionalnya, belum termasuk biaya investasi BRT. Akan tetapi, ada sejumlah patokan yang dapat digunakan buat menghitung dana yang diperlukan untuk membangun BRT. Menurut artikel Kementerian Perhubungan pada 2012, investasi BRT sekitar Rp 100-an miliar per kilometer. Apabila panjang jalur yang hendak dibangun di Samarinda adalah106 kilometer, dana yang diperlukan sekitar Rp 10,6 triliun.

Apabila yang dipilih adalah bus listrik, biaya pembangunannya lebih mahal. Putra dalam Jurnal Transportasi Multimoda (2021) menyebutkan, biaya investasi BRT bus listrik sekitar Rp 194 miliar per kilometer. Total anggaran yang diperlukan untuk BRT bus listrik di Samarinda pun sekitar Rp 19 triliun, setara APBD Kaltim 2023.  

Kembali ke Addin selaku Kabid Angkutan, ia menjelaskan biaya operasional angkutan massal. Untuk bus diesel, biayanya Rp 54 miliar per tahun. Sementara perkiraan pendapatan dari tarif penumpang adalah Rp 30,52 miliar. Selisih Rp 23,48 miliar bisa ditutupi dari subsidi pemerintah. Adapun untuk bus listrik, biaya operasionalnya Rp 75,60 miliar per tahun dengan pendapatan Rp 30,52 miliar per tahun. 

"Ini masih masterplan. Rencana awal ini memang untuk mengatasi kemacetan Samarinda,” terang Addin. Kajian detail dari masterplan tersebut akan disusun tahun ini dengan anggaran Rp 760 juta melalui APBD 2023.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jawad Sirajuddin, menilai bahwa pemerintah perlu serius membahas persoalan ini. Legislator daerah pemilihan Samarinda tersebut menambahkan, kehadiran transportasi publik sangat dinantikan di Samarinda. Persoalan kemacetan dan banjir harus terus menjadi perhatian utama pemerintah kota dan provinsi.  

“Wacana transportasi publik memang pernah digaungkan. Tapi, saya melihat OPD (organisasi perangkat daerah) yang bertugas menuntaskan kemacetan kurang greget,” ingatnya. (*)

Senarai Kepustakaan

• Adi, Ari Sasmoko. 2018. Pengaruh Volume Sepeda Motor terhadap Kemacetan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Pangeran Antasari, Kota Samarinda. Samarinda: Balitbang Prov Kaltim 
• Permana, Anhal Hendru. 2021. Studi Kinerja Simpang Bersinyal Jalan IrH Juanda–Jalan MT Haryono–Jalan P Suryanata–Jalan P Antasari Kota Samarinda. Malang: Institut Teknologi Nasional Malang. 
• Putra, Hasriwan. 2021. Perbandingan Biaya Pembangunan Per Kilometer-Trayek di Antara Moda Jalan dan Moda Rel pada Transportasi Perkotaan. Jurnal Transportasi Multimoda Vol. 19 (2021).