kaltimkece.id Mega proyek Teras Samarinda tahap dua akan dimulai pembangunannya. Imbas agenda ini, pedagang dan pengguna pelabuhan bongkar muat di kawasan Dermaga Pasar Pagi harus segera berpindah lokasi. Tawaran tempat baru ternyata tidak langsung diamini.

Sesuai surat yang diteken Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, nomor 600.1/1682/100.11 tanggal 24 Juni 2024, tentang Perintah Pengosongan Area Dermaga Pasar Pagi, Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot), meminta kawasan tersebut sudah harus dikosongkan, maksimal tanggal 30 Juni 2024. Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekda Samarinda, Hero Mardanus Setyawan itu juga tertulis, bila sampai batas waktu yang telah ditentukan, Dermaga Pelabuhan Pasar Pagi masih belum juga dikosongkan, maka Pemkot Samarinda akan melakukan pengosongan secara paksa.

Pemkot Samarinda telah menyiapkan lokasi baru untuk memindahkan pedagang buah dan Dermaga Pelabuhan Pasar Pagi. Keduanya akan direlokasi ke Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir. Dipilihnya lokasi tersebut ternyata tidak diterima dengan lapang dada. Lokasi baru yang berjarak lebih kurang 5 km dari lokasi semula, dinilai bakal membawa kerugian.

Perwakilan pedagang Pelabuhan Pasar Pagi, Adi Mulyadi, mengatakan, lokasi tersebut kurang strategis untuk menjalankan usaha, baik pada pasar buah maupun Dermaga Harapan Baru untuk aktivitas bongkar muat. Mulyadi menyebut, dalam sehari, ada lima kapal pengangkut sayuran dari Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah yang secara bergantian menurunkan sayuran di Pelabuhan Pasar Pagi.

"Sebagian besar, sayuran di Kota Samarinda dipasok dari Sulawesi dan masuknya melalui Pelabuhan Pasar Pagi," ucapnya pada Kamis, 27 Juni 2024.

Dikatakan Mulyadi, bila aktivitas tersebut dipindah di Dermaga Harapan Baru, akan menyulitkan proses lanjutan dari aktivitas bongkar muat. Selain itu, untuk menuju ke dermaga, hanya bisa dilalui lewat jembatan. Ini juga rentan dari sisi keamanan mengingat kondisi jembatan yang sudah mulai rusak.

"Sehingga bila para buruh berlalu lalang dalam mengangkut barang, sangat tidak aman," kata Mulyadi.

Menanggapi surat Sekda tersebut, Mulyadi bersama sejumlah pedagang dan pemilik kapal di Dermaga Pasar Pagi akhirnya menemui Wakil Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, pada Kamis, 27 Juni 2024. Mereka meminta kepada DPRD Samarinda untuk dilakukan audiensi bersama Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Akhirnya, pada Jumat, 28 Juni 2024 dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, DPRD Samarinda, dan perwakilan pedagang di Dermaga Pasar Pagi.

Dalam rapat itu, perwakilan DPRD Samarinda hanya mampu menghadirkan Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti. Adapun dari OPD terkait, hadir Kepala Dinas PUPR, Desy Damayanti; Sekretaris Dinas Perhubungan, Siami Misnam; Sekretaris Satpol PP, Syahril; serta, Sekretaris Dinas Perdagangan, Muhammad Fachri Anshari.

Sebagai pemimpin rapat, Puji Astuti mengatakan, sebagai wakil rakyat, ia berkewajiban menerima dan melindungi aspirasi masyarakat.

"Intinya mereka tidak menolak untuk direlokasi, mereka mendukung pembangunan yang dilakukan Wali Kota Samarinda. Tapi mereka minta ditempatkan pada tempat yang layak," ujarnya.

Dalam hearing tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan, Siami Misnam, mengakui bahwa Dermaga Harapan Baru tidak layak untuk aktivitas bongkar muat barang. Misnam mengatakan, untuk merelokasi pelabuhan, pihaknya akan bersurat ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), agar kapal dari Pelabuhan Pasar Pagi bisa ditempatkan di pelabuhan milik mereka.

"Kita usahakan paling lambat hari Senin mendatang (1 Juli 2024) akan bersurat kepada Pelindo dan KSOP agar kapal dari Dermaga Pasar Pagi bisa sandar di pelabuhan mereka," ujarnya.

Akhirnya, melalui hearing  tersebut diputuskan bahwa perintah pengosongan kawasan Dermaga Pasar Pagi per 30 Juni ditunda. Puji menyebut, penundaan ini sampai ditemukan tempat relokasi yang layak.

"Selanjutnya, notulensi rapat kita hari ini akan saya sampaikan kepada ketua DPRD Samarinda untuk diteruskan ke Pemkot Samarinda," imbuhnya.

Ditemui usai rapat dengar pendapat, Mulyadi mengatakan puas dengan hasil rapat tersebut. Ia juga menegaskan bahwa, pihaknya tidak menghalangi segala bentuk pembangunan di Kota Samarinda.

"Pada intinya, kami siap direlokasi demi kemajuan Kota Samarinda, tapi juga kami dipindahkan pada tempat yang layak untuk membangun usaha," pungkasnya.(*)