kaltimkece.id Makan bergizi gratis mulai diuji coba di Samarinda. Uji coba dilakukan pada ratusan pelajar dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama dengan menu yang berbeda-beda. Perbedaan ini mengikuti kebutuhan gizi anak berdasarkan usia mereka.

Selasa, 10 Desember 2024, Pemerintah Kota Samarinda bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai melakukan uji coba makan bergizi gratis. Program dari pemerintah pusat ini diuji coba di TK Kartika V-11 dan Sekolah Dasar 004 Samarinda Ulu, Jalan Pangeran Suryanata, serta SMP 04 Samarinda, Jalan Ir. Juanda.

Pada uji coba ini, terdapat perbedaan menu makanan untuk TK, SD, dan SMP. Menu makanan pada TK, berupa nasi, tahu, tempe, sayur capcai, jeruk, dan susu kotak ukuran 180 mililiter. Sementara itu, pada tingkat SD dan SMA, disediakan protein hewani, yakni ayam teriyaki.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan, program ini untuk memberikan asupan bergizi kepada peserta didik dengan menyesuaikan kondisi di Kota Tepian. Ia menyebut, uji coba kali ini melibatkan 300 anak didik dengan biaya Rp15 ribu per porsi.

"Mungkin di Jawa Rp10 ribu cukup, tetapi di Samarinda tidak, karena harga bahan pokok yang berbeda," ucap Andi Harun.

Ia menuturkan, pada uji coba kali ini, turut melibatkan juru masak yang telah dilatih oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dirinya juga telah mengusulkan agar koordinator dapur dalam menjalankan program tersebut merupakan warga Samarinda.

Komandan Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul, mengatakan, kalori yang terdapat dalam makanan pada uji coba ini sekira 380 kalori untuk TK, dan 450 kalori pada tingkat SD dan SMP.

Ia menyebut, setiap dapur akan melayani dua hingga tiga ribu siswa. Untuk memenuhi kebutuhan anak didik di Samarinda, kata Anggara, dibutuhkan sembilan dapur yang lokasinya akan dikoordinasikan dengan BGN.

"Bahan makanan dari program ini diambil dari petani dan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekitar, sehingga ada perputaran ekonomi di wilayah ini," ucapnya.

Wakil ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Ulu, Sirajul Amin, mengatakan bahwa secara umum, makan bergizi gratis akan memuat karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur, buah, dan susu. Ia menyebut, menu makanan itu mengikuti usia dari peserta didik. "Setiap hari pasti berbeda-beda yang akan ditentukan oleh ahli gizi kami," katanya.

Di sisi lain, makan bergizi gratis ini juga menjadi salah satu program unggulan pasangan calon gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud dan Seno Aji. Dalam menjalankan program tersebut di Kaltim, akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai informasi, makan bergizi gratis merupakan program pemerintah Prabowo-Gibran. Anggaran dari program ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp71 triliun.

Program ini akan menyasar 82,9 juta penerima, seperti ibu hamil, murid TK hingga sekolah menengah atas, baik negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, pada akhir November lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, harga per porsi makanan bergizi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp10 ribu. Menurutnya, harga tersebut sudah bisa menghadirkan makanan yang bermutu dan bergizi.

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, mengatakan, Kaltim memiliki potensi anggaran yang cukup besar dengan APBD sekitar Rp25 triliun. Anggaran sebesar ini, kata Purwadi, bisa memberikan subsidi makan gratis yang lebih berkualitas di Kalimantan Timur. Menurutnya, biaya makan bergizi gratis di Kaltim harusnya Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per porsi. "Kaltim masa mau Rp10 ribu, malulah dengan rakyat," ucapnya.

Namun demikian, akademikus Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menilai realisasi program ini tidaklah mudah. Menurutnya, tantangan utama adalah pada alokasi anggaran dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pada masing-masing kabupaten/kota. Dikatakan Purwadi, total APBD se-Kaltim pernah menembus di angka Rp76 triliun.

"Tidak masalah jika hanya untuk makan bergizi bagi anak-anak Kaltim. Asalkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (*)