kaltimkece.id Para kepala daerah menyambut antusias ketetapan Kaltim sebagai ibu kota Indonesia yang baru pilihan presiden. Sejumlah tantangan menanti. Migrasi 1,5 juta warga ke lokasi baru DKI, harus diantisipasi dengan matang.

Menurut Gubernur Kaltim, Isran Noor, populasi yang diprediksi ikut dalam kepindahan ibu kota ke Kaltim mencapai 1,5 juta orang. Angka itu termasuk para keluarga dari komponen ASN, TNI/Polri, hingga para pelaku ekonomi. Isran memprediksi imbas migrasi bakal sampai ke Samarinda dan Balikpapan.

"Dampak-dampak migrasi dan urbanisasi itu tidak bisa dihindari," sebut Isran ketika ditemui di kediaman pribadinya di Samarinda, Kamis malam, 22 Agustus 2019.

Gubernur memastikan Pemprov Kaltim merapatkan barisan dengan Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kutai Kartanegara, dan Pemkab Penajam Paser Utara. Analisis segera memetakan sebaran penduduk imbas pemindahan ibu kota.

Demikian juga mobilitas masyarakat dan barang dari Samarinda maupun Balikpapan. Jalur tersebut diprediksi semakin cepat. Apalagi pengoperasian tol ditarget Desember 2019. Kedua kota tersebut juga memiliki bandara representatif. Belum lagi pelabuhan dan terminal peti kemas yang tersedia. Segala fasilitas tersebut, menjadi penunjang penting dari setiap kegiatan bisnis imbas status ibu kota yang mendarat di Bumi Etam.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi turut mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat semakin bekerja keras. Pembangunan infrastruktur mesti semakin dipacu pengerjaannya. "Karena ini sangat vital untuk pembangunan ibu kota negara. Semua yang bagus-bagus kita bawa ke sini serta semua pembangunannya," ungkap Hadi.

Siapkan 300 Ribu Hektare Lahan

Bupati PPU, Abdul Gafur Masud (AGM) menyatakan kesiapan 100 persen mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemkab, sebut dia, mampu menyiapkan hingga 300 ribu hektare lahan.

Menurutnya, PPU selama ini cukup tertinggal. Kondisinya jauh dari rupa kota. "Kami seperti kabupaten yang dianaktirikan. Saat di sebut PPU pemindahannya, kami sangat bersyukur," ungkapnya AGM kepada kaltimkece.id.

Gafur berharap penyelarasan pikiran antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di PPU untuk mendukung rencana besar tersebut. Yang dilakukan dalam waktu dekat, adalah mengamankan lahan di sekitar lokasi penetapan.

"Ada sebagian kebun punya masyarakat, paling sedikit saja. Dan itu Insha Allah aman. Ini bukan pemindahan ibu kota provinsi. Ini pemindahan ibu kota negara. Jadi kami pastikan aman semuanya," tegas Gafur.

Bupati memastikan semua masyarakat Benuo Taka, sebutan PPU, menyambut keputusan tersebut. Lebih-lebih Pemkab PPU. Ditandai dengan kesiapan memberi 300 ribu hektare lahan untuk pengembangan ibu kota. "Di situ tidak ada permukiman warga. Dan lahan ini statusnya milik negara," sebut Gafur.

Menurut Gafur, PPU dengan luas 3.333,06 kilometer persegi, adalah kabupaten termuda kedua di Kaltim dengan lahan yang cukup luas. Padahal, jumlah penduduk hanya berkisar 160-170 ribu orang. Terbagi di empat kecamatan.

Geliat pembangunan juga sedang masif. Jembatan Pulau Balang-Balikpapan tengah dikebut. Diperkirakan selesai tahun depan. Ada juga proyek pembangunan jembatan tol penghubung Nipah-Nipah, PPU, menuju Melawai, Balikpapan. "Harapannya juga bisa melahirkan SDM unggul. Ke depannya Indonesia menjadi lebih maju dan menjadi poros maritim," sambungnya.

Redakan Keresahan

Bagi Bupati Kukar, Edi Damansyah , pemindahan ibu kota ke Kaltim menjadi momentum menata jalur trans Kalimantan. Setelah 74 tahun Indonesia merdeka, kondisi jalur tersebut belum juga melegakan. Padahal potensinya begitu besar untuk mempercepat perputaran ekonomi.

Status ibu kota diharap membawa keseimbangan pembangunan di Kaltim. Apalagi selama Kukar kontribusi besar dalam produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan untuk negara. Nialinya mencapai Rp 143 triliun. Tapi dana bagi hasil (DBH) yang diterima hanya Rp 3 triliun.

Edi menatap positif pemindahan ibu kota. Pembangunan infrastruktur bakal semakin cepat. Infrastruktur baru bakal terus lahir. Status baru sebagai DKI menjadi daya tarik bagi investor. "Yang pada akhirnya memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat," tambah Edi.

Energi positif itu yang diharap menular kepada masyarakat. Jangan sampai kepindahan ibu kota disambut perasaan alergi karena berbagai kekhawatiran. Termasuk dari sisi lingkungan. Edi meyakini kawasan hutan dengan beragam status di wilayahnya tidak terkena dampak pembangunan. Ketakutan aksi spekulan tanah pun bukan hal yang mesti diresahkan. Meski belum tahu persis, Edi meyakini sebagian wilayah ibu kota berada dalam kekuasaan negara. "Kalau titik koordinat pasti saya belum tahu. Saya tidak mau berandai-andai," jelas Edi.

Kota Penyangga

Meski ditetapkan di luar Samarinda dan Balikpapan, kedua kota besar tersebut juga bersiap dengan rencana ini. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi memastikan pembenahan di Balikpapan. Salah satunya perpanjangan landasan pacu Bandara Sepinggan. "Sesuai rencana sebelumnya, kami akan melakukan perpanjangan runway Bandara Sepinggan sepanjang 300 meter," sebut Rizal kepada media ini.

Rizal menyambut positif kedatangan ibu kota ke Kaltim. Bagi Balikpapan, dampaknya diyakini begitu masif. "Seperti yang kita tahu, di sini sudah banyak hotel dan apartemen. Sedangkan dari sisi pengiriman logistik, kami punya pelabuhan besar," sebutnya.

Balikpapan juga dipastikan siap menyambut jutaan penduduk ibu kota. Dari kondisi sosial masyarakatnya, hingga infrastruktur dasar seperti pemenuhan kebutuhan air bersih. Waduk Teritip bisa diandalkan jadi sumber air baku. Apalagi dengan statusnya sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Sementara Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, memiliki reaksi berbeda menyikapi kedatangan ibu kota. Salah satu langkah disiapkan adalah memindahkan pusat pemerintahan daerah ke bagian utara Samarinda. Meski demikian, ditegaskan jika kebijakan tersebut bukan lantaran latah ikut meindahkan pusat pemerintahan seperti digulirkan Jokowi saat ini.

“Insha Allah tahun depan DED (desain engineering detail) pembangunannya ke arah utara Samarinda," terang Jaang.

Di luar rencana tersebut, Jaang memilih pasif menyiapkan sarana pendukung ibu kota. Menyerahkan segala kebijakan kepada pemerintah pusat. Pemkot, kata dia, selalu siap menjalankan program. Juga memastikan setiap agenda daerah yang bergulir, tak mengganggu rencana pemerintah pusat di Kaltim, termasuk dalam agenda pemindahan ibu kota. "Kami serahkan semua kebijakan kepada presiden. Kalau kami ini siap selalu," imbuhnya. (*)

Editor: Bobby Lolowang