Terkini

Impian Tabu Samarinda Bebas Banjir

person access_time 2 months ago remove_red_eyeDikunjungi 534 Kali
Impian Tabu Samarinda Bebas Banjir

Kondisi banjir di Jalan Antasari, Samarinda, pada Kamis siang, 29 September 2022. FOTO: HAFIDZ PRASETIYO-KALTIMKECE.ID

Dapat beraktivitas dengan nyaman adalah mimpi warga kota. Belum ada tanda-tanda kapan masalah ini berakhir.

Ditulis Oleh: Hafidz Prasetiyo
Jum'at, 30 September 2022

kaltimkece.id Deni Hidayat terpaksa menepikan skutik yang dikendarainya saat tiba di Jalan Antasari, Samarinda Ulu. Pria yang tinggal di Jalan Kadrie Oening itu lalu bergegas melepas sepatunya. Setelah menyimpan sepatu di bagasi motor, ia bersiap menerobos air untuk melanjutkan perjalanan menuju rumahnya.

Hari itu, Kamis sore, 29 September 2022, Jalan Antasari kebanjiran setelah hujan berulang kali mengguyur Samarinda. Sebenarnya, ada jalan alternatif yang bisa digunakan Deni untuk sampai ke rumah. Akan tetapi, karena banjir sering terjadi di Kota Tepian, ia paham betul, menggunakan jalan alternatif merupakan pekerjaan sia-sia. Pasalnya, jika banjir melanda, jalan alternatif bakal terjadi kemacetan. Makanya, ia nekat menerjang banjir.

Sesampai di rumah pun, Deni tak langsung istirahat. Ia harus membilas sepeda motornya yang terkena banjir agar tidak mudah berkarat. “Ya, begitulah, kalau banjir, pasti serba repot,” tutur karyawan toko perkakas modern ini.

Bagi Deni, banjir adalah momok yang tak kunjung teratasi. Walau begitu, ia masih punya mimpi, Kota Tepian terbebas dari banjir. Ia pun berharap pihak berwenang segera menuntaskan masalah ini agar warga kota dapat merasa nyaman tinggal di Samarinda. “Biar tidak repot sehabis hujan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahry, menyatakan pesimistis Samarinda bisa bebas banjir sehabis hujan. Bahkan, kata dia, ada sebuah anekdot, jika ada orang bertanya kenapa Samarinda sering banjir, itu berarti orang tersebut baru tinggal di Samarinda.

“Tapi, seharusnya, tidak ada alasan untuk lepas tangan menanggulangi banjir,” ujar politikus Partai Golongan Karya ini.

Dia pun mendesak Pemprov Kaltim turun tangan membantu pengendalian banjir. Mengingat, kini banjir bukan hanya terjadi di Samarinda namun juga melanda hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim seperti Balikpapan, Bontang, dan Kutai Timur. Penangan banjir, ujarnya, bisa dilakukan melalui sinkronisasi anggaran di tiap daerah.

“Jadi, harus ada rapat dengan kabupaten/kota untuk melihat kemampuan yang ada,” kata Syarkowi. Pemprov Kaltim juga diminta melihat kemampuan tiap daerah dalam mengendalikan banjir, termasuk memetakan seberapa besar potensi banjir di daerah. Hal ini penting dilakukan agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.

Dikonfirmasi pada kesempatan berbeda, penanggung jawab Sekretaris Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi, menyatakan, pemerintah provinsi pasti membantu kabupaten/kota dalam upaya menanggulangi banjir. Pemprov Kaltim pun sudah mengadakan rapat bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menangani banjir. Hanya saja, anggaran penanggulangan banjir hanya bersumber dari APBD murni. “Sedangkan APBD perubahan tahun ini tidak ada gelontoran dana untuk proyek fisiknya,” beber Riza.

Selama dua tahun terakhir, Pemprov Kaltim rutin menurunkan bantuan keuangan dalam rangka pengendalian banjir. Pemprov juga bakal menyiapkan lagi anggaran penanggulangan banjir di kabupaten/kota lewat APBD 2023. Terutama untuk Samarinda, Balikpapan dan Bontang. “Paling besar kegiatannya di Samarinda,” sebut Riza.

Infografik upaya penangan banjir di Kaltim.
DESAIN GRAFIS: MUHAMMAD IMTIAN NAUVAL-KALTIMKECE.ID

 

Sebagai informasi, pada 2020 pemprov mengucurkan Rp 340 miliar untuk pengendalian banjir di Samarinda. Pada 2021, anggarannya naik menjadi Rp 400 miliar. Sedangkan pada 2022 nilainya 250 miliar. Pengendalian banjir tahun difokuskan terhadap pembenahan DAS Sungai Karang Mumus.

Riza mengklaim, pengendalian banjir kini terlihat dampaknya. Menurutnya, debit banjir saat ini sudah berkurang. Genangan air pun dinilai lebih cepat surut.

Ihwal sinkronisasi anggaran, kata Riza, harus melihat usulan dari daerah. Pemprov tidak serta merta menurunkan bantuan tanpa usulan kabupaten/kota. Usulan-usulan kemudian dipilah-pilih, mana yang mesti diprioritaskan.

“Besaran anggaran yang diberikan sifatnya bottom up, dari bawah ke atas. Jadi, tergantung usulan daerah saja,” tandasnya. (*)

shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar