Terkini

Rapat Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata, Hetifah Libatkan Pelaku Pariwisata dan UMKM Kaltim

person access_time 1 week ago remove_red_eyeDikunjungi 317 Kali
Rapat Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata, Hetifah Libatkan Pelaku Pariwisata dan UMKM Kaltim

RDPU virtual antara Komisi X DPR RI dan pelaku pariwisata serta UMKM di Tanah Air. (istimewa)

Paparan pelaku pariwisata dan UMKM Kaltim memberi masukan penting dalam rapat dengar pendapat hari itu.

Ditulis Oleh: PARIWARA
27 Juni 2020

kaltimkece.id Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual. Melibatkan pelaku pariwisata dan UMKM berbagai daerah di Indonesia, Kamis, 25 Juni 2020.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Pemilik Obyek Wisata Lawu Park dan Sakura Hill (Tawangmangu), Pengelola Wisata Monkey Forest (Bali), Pemilik Kerupuk Kulit Dorokdokcu (Bandung), Pengelola Bus Pariwisata PT Pelita Baru Prima, Pengurus Komunitas Persaudaraan Pangkas Rambut (Garut).

Dalam rapat tersebut, Hetifah Sjaifudian, wakil ketua Komisi X DPR RI yang juga wakil rakyat dari Kalimantan Timur, secara khusus mengundang dua perwakilan Kaltim memberikan masukan. Dua perwakilan tersebut adalah Awang Jumri, ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kaltim dan Zwageri Silva selaku foodblogger atau pemilik akun Dapur Balikpapan.

Awang Jumri mengawali presentasinya dengan memberikan informasi seputar keadaan para pramuwisata di Kaltim. “Saat ini 289 anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalimantan Timur tidak memiliki pekerjaan memandu. Untuk bertahan hidup, seluruh anggota HPI Kalimantan Timur beralih profesi menjadi penjual barang online, kurir barang, ojek online, penjual buah-buahan, serta makanan dan minuman buatan rumah,” paparnya.

Awang memberikan sebuah ide pemberdayaan bagi organisasi yang sudah berdiri sejak Tahun 1988, memiliki lebih dari 14.000 anggota, serta tersebar di 34 Provinsi tersebut. “Anggota kami terlatih dalam sertifikasi dan uji kompetensi. Mohon para anggota kami dilibatkan dalam program sosialisasi kepada masyarakat oleh Komisi X DPR RI ataupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” sebut Jumri. “Sehingga ada proses pemberdayaan pada 289 anggota kami di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Contoh program sosialisasi new normal terhadap destinasi wisata dan penduduk lokal 10 kabupaten/kota atau adjustable field of works” usulnya.

Dari sisi pelaku UMKM, Zwageri memaparkan bahwa pelaku UMKM di Balikpapan mulai dari kaki lima, depot, rumah makan, kafe, restoran di mal dan hotel, merasakan kehilangan omzet hingga 80 persen selama Maret-Mei. Menanggapi hal ini, Zwageri memberikan ide solusi acara bazar digital bertajuk POPLINE!

Ajang tersebut merupakan bazar digital yang melibatkan puluhan brand UMKM setiap bulannya. Para UMKM setiap minggu bergiliran dipromosikan secara gencar di media sosial. “Ini berdampak sangat baik. Bisa menyerap tujuh orang untuk menjadi tenaga kurir, tiga orang customers service, serta puluhan influencer,” terangnya.

“Yang juga penting, UMKM menjadi lebih dikenal dan menerima cukup banyak orderan selama POPLINE! berlangsung. Total omzet di data kami, UMKM mendapatkan revenue sekitar Rp 55 juta selama POPLINE!,” sambung Zwageri.

Hetifah menanggapi paparan tersebut dengan antusias. Menurutnya, paparan tersebut memperluas horizon anggota DPR terhadap sektor pariwisata. “Saya sepakat untuk memberdayakan SDM yang kompeten untuk sosialisasi protokol Covid-19. Ide mengenai acara bazaar digital juga sungguh menarik,” sebut Hetifah.

“Usulan dari rekan-rekan akan kami tampung dan sampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya rasa masukan yang segar seperti ini dapat menjadi solusi bagi sektor parekraf kala pandemi,” pungkasnya. (*)

 

Editor: Ricardo Lolowang

Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar