Terkini

Rp 11 Triliun untuk Tol Samarinda-Bontang, 17 Kilometer Lintasi Hutan Lindung Mangrove

person access_time 8 months ago remove_red_eyeDikunjungi 11765 Kali
Rp 11 Triliun untuk Tol Samarinda-Bontang, 17 Kilometer Lintasi Hutan Lindung Mangrove

Danang Parikesit saat memaparkan peta tol Samarinda-Bontang. (nalendro priambodo/kaltimkece.id)

Proyeksi tol yang melewati hutan lindung dikhawatirkan menuai penolakan pegiat lingkungan.

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
06 Januari 2020

kaltimkece.id Gubernur Kaltim Isran Noor tersenyum lebar sepanjang 25 menit pidato pembukaan Jembatan Mahkota IV di Samarinda. Kelegaannya bukan hanya karena perampungan jembatan yang memakan waktu tujuh tahun itu. Melainkan peluang pembiayaan sejumlah infrastruktur di Kaltim. Dipilihnya Benua Etam sebagai ibu kota negara membuka peluang pendanaan APBN bagi sejumlah proyek besar di provinsi ini.

"Kaltim ini seperti ketiban pulung (beroleh anugerah)," canda Isran, Kamis, 2 Januari 2019.

Informasi yang ia peroleh dari pejabat kementerian, infrastruktur skala jumbo sedang diusulkan masuk proyek strategis nasional (PSN). Walaupun tak menyebut spesifik besaran dananya, Isran sebut ada proyek besar yang potensial masuk PSN.

Pertama dan kedua, jembatan tol menyeberangi Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Saat ini sedang dibahas kesepakatan ketinggian jembatan dari 55 ke 68 meter di atas permukaan laut tertinggi. Bentang jembatan diperkirakan 7.6 kilometer. Sementara jalan pendekat sepanjang 11.75 kilometer.

Dari informasi yang dihimpun, anggaran pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan diperkirakan membengkak. Mencapai Rp 5 triliun dari perencanaan awal. Diketahui, pada Februari 2019 terjadi peningkatan investasi pembangunan sekitar Rp 10—11 triliun. Dipicu perubahan desain proyek.

Tol laut tersebut rencananya terhubung proyek coastal road yang beberapa tahun sebelumnya masih berkutat soal perizinan. Proyek reklamasi pantai dari dekat Pelabuhan Semayang mendekati Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan ini diperkirakan seluas 468 hektare dan sepanjang 7.5 kilometer. Di atas lahan reklamasi itu nanti bakal dibangun pusat bisnis, perumahan, perkantoran sampai taman. Melihat desain yang dipaparkan, besar kemungkinan jalur reklamasi ini terhubung di pintu tol di sisi Balikpapan.

Ketiga, pembangunan Bendungan Lambakan di Sungai Telake, Kabupaten Paser. Data yang dihimpun dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bendungan ini mulai dibangun 2019. Persisnya oleh Balai Wilayah Sungai III Kalimantan.

Bendungan pengendalian banjir, dan pariwisata ini memiliki volume tampung yakni 718.6 m³. Sementara untuk irigasi didesain mampu mengairi areal seluas 16.698 hektare.

Keempat, perluasan landasan pacu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan. Dan Bandara Aji Pangeran  Tumenggung Pranoto, Samarinda. Landasan pacu di SAMS Sepinggan rencananya diperpanjang dari  2.500 meter menjadi 3.250 sampai 3.500 meter. Landasan sepanjang ini mampu didarati pesawat berbadan jumbo sekelas Airbus A350 berpenumpang 400 orang atau pesawat selevel Boeing 747-400.

Sementara, ada juga rencana perluasan runway Bandara APT Pranoto. Dari 2.250 meter menjadi 3.000 meter. "Perluasan juga dengan penambahan taxiway dan terminal penumpang dua kali lipat," ucap Isran.

Dalam lawatannya ke Samarinda, 18 Desember 2019, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membenarkan rencana itu. Budi bercerita, ia ditugaskan Presiden Jokowi mempersiapkan bandara di lokasi IKN. Peluang perluasan runway dan APT Pranoto dan SAMS Sepinggan dimungkinkan karena jumlah penumpangnya yang tumbuh apalagi menghadapi IKN. Bandara di Balikpapan memiliki kapasitas 7 juta penumpang per tahun dan di Samarinda 1 juta per tahun.

"Pak Presiden menginstruksikan harus ada satu lagi bandara internasional VVIP (very very important person) yang jaraknya kurang dari 20 kilometer dari pusat ibu kota negara," kata Budi kala itu.

Sejumlah proyek raksasa dicanangkan mendukung konektivitas Kaltim, utamanya ke IKN di Penajam Paser Utara dan Kukar. Proyek IKN diprediksi memakan Rp 460 triliun selama pengerjaan beberapa tahun mendatang.

"Tahun depan penugasan proyek PSN tidak pakai APBD (APBN), Jalan Tol Samarinda Bontang," ungkap Isran melanjutkan. 

Mantan Bupati Kutai Timur ini memprediksi besarnya investasi yang ditanamkan bertahap beberapa tahun mendatang bakal meroketkan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang saat ini menyentuh 6.89 persen tahun 2019.

Sebab, dana APBD dalam sejumlah proyek ini hanya digunakan untuk pembebasan lahan. Dan, digunakan membangun konektivitas jalan provinsi semisal di Samarinda, Kukar sampai Berau.

"Tahun 2020 sampai 2024 dan seterusnya pertumbuhan ekonomi Kaltim capai 15 persen. Itu pertumbuhan yang tak pernah kita capai. Nilai investasi PSN hampir Rp 100 triliun, ditambah investasi IKN hampir Rp 500 triliun, itu berdampak pada ekonomi makro Kaltim," urai Isran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUP2R) Kaltim, Taufik Fauzi membeberkan jajarannya sudah membuat pra-desain jalan bebas hambatan Samarinda-Bontang September 2019 lalu.

Singkatnya, pra-desain itu di antaranya pintu tol Balsam seksi 4 di Palaran jadi titik awal penghubung ke tol arah Bontang. Anggaran diperkirakan Rp 11 triliun untuk fisik jalan. "Totalnya 94 kilometer (jalur tol) dari Samarinda ke Bontang," kata Taufik.

Pra desain itu sudah dipaparkan ke Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI. Hanya saja, ia sebut, ada sekitar 17 kilometer jalur tol Samarinda-Bontang yang melewati hutan lindung mangrove Bontang Utara. Persisnya di sekitaran Kecamatan Marang Kayu.

Taufik menyadari membangun infrastruktur di hutan lindung bakal memicu pertentangan dari pegiat lingkungan. Ini berkaca dari pengalaman tol Balsam melewati Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto beberapa tahun lalu. Walaupun, pada akhirnya keluar surat keputusan Menteri Kehutanan no 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang mengubah 3000 kawasan Tahura Bukit Soeharto jadi area penggunaan lain (APL). Lampu hijau proyek tol.

Dia memperkirakan untuk mengubah status hutan lindung menjadi APL butuh rekomendasi dari Gubernur Kaltim yang meminta perubahan status kawasan jadi APL. Persisnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini pekerjaan rumah kita. Kalau jadi PSN, semua dipermudah," ujarnya.

Kepala Balai Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit memberi sinyal proyek Tol Samarinda-Bontang bakal berjalan. Peta tol itu sempat Danang perlihatkan kepada Presiden Joko Widodo saat peresmian Tol Balikpapan-Samarinda, Desember 2019. "Kalau tidak ada badan usaha yang mengajukan prakarsa, ya nanti kita lakukan studinya sendiri," singat Danang kepada kaltimkece.id, Minggu 5 Januari 2019. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar