Terkini

Sejarah Baru Mahulu, Raih Opini WTP dari BPK setelah Tujuh Tahun Berdiri

person access_time 2 weeks ago remove_red_eyeDikunjungi 309 Kali
Sejarah Baru Mahulu, Raih Opini WTP dari BPK setelah Tujuh Tahun Berdiri

Pemkab Mahulu berhasil meraih penilaian WTP dari BPK RI pada pemeriksaan LKPD 2019. (istimewa)

Kerja maksimal semua elemen pemerintahan menjadi alasan di balik keberhasilan Mahulu meraih WTP.

Ditulis Oleh: Robithoh Johan Palupi
23 Juni 2020

kaltimkece.id Raut muka Bonifasius Belawan Geh terlihat ceria. Bupati definitif pertama di Kabupaten Mahakam Ulu itu, Selasa 23 Juni 2020, bisa menancapkan sejarah baru. Kabupaten yang baru terbentuk pada 14 Desember 2012 itu untuk kali pertama mampu meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.

Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, Mahakam Ulu memang dituntut untuk mampu melaju lebih kencang. Kabupaten termuda di Kaltim, hasil pemekaran dari Kutai Barat itu, akhirnya mendapat pengakuan dalam hal tata kelola keuangan yang baik. Pada agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota 2019 Se-Kaltim yang digelar di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, organisasi pemerintahan yang dikomandoi Bonifasius Belawan Geh itu mendapat opini WTP.

Pengakuan tersebut jelas sebuah prestasi yang membanggakan. Mengingat pada hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah 2018, opini yang mampu diraih hanya sebatas Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena campur tangan-Nya, Mahulu bisa WTP. Terima kasih juga kepada Sekda (Sekretaris Daerah), inspektorat-inspektorat, Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), dan semua soale holder Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang telah mendukung saya untuk mengelola keuangan daerah dengan baik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Bonifasius Belawan Geh.

Kepada kaltimkece.id, Bonifasius Belawan Geh mengakui jika prestasi yang diraih bukan semata atas kemampuan dirinya. Ia menganggap semua elemen pemerintahan juga memberikan dukungan berupa kinerja yang maksimal. Terutama dalam hal kedisiplinan pelaporan penggunaan keuangan daerah.

“Ini tidak lepas dari semua elemen dalam pemerintahan yang ikut bekerja keras. Prestasi ini adalah prestasi Mahakam Ulu, jadi kami semua merasa bangga dan bersyukur,” lanjutnya.

Dalam standar penilaian yang diberikan oleh BPK, ada beberapa opini yang akhirnya dikeluarkan setelah mengaudit laporan keuangan.

Yang paling prestisius adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Penilaian ini adalah opini dari BPK yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain WTP, juga ada opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini ini dikeluarkan jika dalam keadaan tertentu, auditor harus menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat WTP atas laporannya. Kemudian, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan menyebut opini sebagai little adverse atau ketidakwajaran kecil, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu yang tidak memengaruhi laporan secara keseluruhan.

Penilaian selanjutnya adalah Opini Tidak Wajar, di mana auditor menemukan kesalahan saji material dalam laporan keuangan dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Kemudian, ada opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas laporan keuangan. Ini dikeluarkan jika auditor tidak bersedia memberikan tanggapan karena beberapa alasan, seperti ketidakmampuan mengakses bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Untuk meraih opini WTP, menurut Bonifasius Belawan Geh, pihaknya telah melakukan perbaikan-perbaikan, seperti anjuran dari BPK. Dua hal yang menjadi catatan penting hasil audit dari BPK kenapa pada tahun sebelumnya Mahulu hanya meraih WDP. Yaitu soal pengelolaan aset dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar menyebut dua poin tersebut yang menjadi perhatian serius pihaknya saat melakukan pemeriksaan di Mahulu. Pendataan aset di Mahulu awalnya terkendala dengan adanya aset imbas pemekaran wilayah.

Setelah ditetapkan sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kutai Barat, ternyata tidak dibarengi dengan pendataan yang rapi. BPK Perwakilan Kaltim pun pada akhir 2019 memberikan anjuran untuk melakukan pengejaran data riil dari bukti objek yang harus masuk pendataan. “Saya bilang, tarik semua aset yang belum ada bukti fisiknya. Ada beberapa yang ternyata dipakai orang, dan itu harus dikejar. Kita memang keras di sana. Karena kalau semua tidak dikejar, maka tidak akan ada itu WTP. Dan mereka (Pemkab Mahulu) mau menjalankan instruksi kami dengan baik,” ungkap Dadek Nandemar.

Terkait dengan pelaporan dana BOS, Dadek menilai ada persoalan sumber daya manusia yang menjadi kendala. Mengingat Mahulu sebagai daerah baru, pelaksanaan standar organisasi pendidikan belum bagus. Misalnya, di beberapa desa atau kampung, hanya  ada satu guru tetap di masing-masing sekolah. Selain menjadi tenaga pendidik, juga masih merangkap sebagai tenaga teknis yang juga merangkap urusan administrasi dan keuangan.

“Tidak semua sekolah di sana punya SDM yang memadai untuk mengurusi pelaporan keuangan. Nah ternyata mereka mau untuk memberikan bantuan, mungkin dengan mencari tenaga yang bisa fokus ke masalah keuangan dan pelaporannya, dan 2019 pelaporan mereka sudah sangat baik,” lanjut Dadek.

Upaya dan kerja keras Pemkab Mahulu juga diamini oleh Kepala BPKAD, Gerry Greegorius. Opini WTP ini membuktikan jika kerja keras dalam hal pelaporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang disusun pemerintah. “Penilaian dari BPK RI menunjukkan pelaporan yang kami susun sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak ada lagi salah saji dalam laporan keuangan daerah,” tutur Gerry Gregorius.

Bonifasius Belawan Geh sendiri mengharapkan prestasi yang diraih tahun ini akan bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Ia berpesan aparatur pemerintahan juga menjauhkan diri dari upaya menyelewengkan keuangan. “Saya tidak ingin ada yang mencoba untuk nakal dan mengakali keuangan kita. Karena jika ada penyelewengan, pasti akan ketahuan. Dan tentu mempertahankan prestasi ini akan lebih berat daripada meraihnya,” tutup Bonifasius Belawan Geh. (*)

 

Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar