Terkini

Sikapi Banjir Jangan Terhenti di Penggalangan Dana

person access_time 5 months ago remove_red_eyeDikunjungi 2290 Kali
Sikapi Banjir Jangan Terhenti di Penggalangan Dana

Foto: Ika Prida Rahmi (kaltimkece.id)

Wakil Kaltim di Senayan ini memiliki keresahan mendalam atas problematika banjir yang tak kunjung beres. Perlu sinergi serius antara Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemkot untuk menyudahi tradisi buruk tersebut.

Ditulis Oleh: Fachrizal Muliawan
13 Juni 2019

kaltimkece.id Banjir yang menggenangi Kota Tepian memasuki hari ke lima. Itu dihitung bila dimulai dari penetapan tanggap darurat oleh Pemkot Samarinda. Berbagai gerakan dilaksanakan untuk membantu para korban. Salah satunya gerakan Ngegas Bareng yang diinisiasi anggota DPR RI dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian.

Menggandeng kaltimkece.id, Hetifah menggagas gerakan urun dana atau lazim disebut crowdfunding. Penggalangan dana ditujukan membantu korban banjir Samarinda. Demikian juga Tenggarong dan daerah lain di Kaltim.

Hetifah merasa memiliki kedekatan dengan Samarinda dan Kaltim. Ia mengajak masyarakat Bumi Etam untuk berhenti sejenak saling menyalahkan atas bencana tersebut. Banjir tak sepenuhnya bencana alam. Ada andil tangan manusia yang menjadi musabab. "Sekarang adalah saatnya membantu para korban banjir," ujarnya kepada kaltimkece.id, Rabu, 12 Juni 2019.

Baca juga:
 

Dengan tagar #BergerakBersama, Hetifah dan kaltimkece.id menggalang dana lewat platform kitabisa.com. Hingga hari ketiga, dari target Rp 30 juta, sudah terkumpul Rp 13,1 juta. Bersumber dari 124 donatur (update Kamis dini hari, 13 Juni 2019).

Selain crowdfunding tadi, Heti—sapaannya juga telah melakukan koordinasi ke berbagai kementerian. Pemerintah Pusat diharapkan ikut mengambil peran. "Karena statusnya tanggap darurat, maka tak hanya jadi tugas Pemkot dan Pemprov lagi. Pusat juga harus turun," ucapnya.

Namun, sinergisme antara ketiga pihak harus berjalan. Sering terjadi bantuan Pemerintah Pusat tak tepat. Tentu yang tahu apa saja keperluan warga di daerah, adalah aparat terdekat. Pemkot pun mesti punya data valid. Demikian juga Pemprov sebagai jembatan ke Pusat. Pemerintah Pusat pun harus tanggap.

Untuk jangka pendek, kegiatan yang bersifat tanggap bencana, dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Mesti Ada Rencana Jangka Panjang

Dari gerakan yang mengemuka, Hetifah menyebut dana yang terkumpul membuktikan semangat dan kekuatan warga masih cukup solid. "Salam Kaltim kuat," serunya.

Disadari, penggalangan dana tak akan banyak membantu persoalan banjir di Kaltim yang terjadi terus-menerus. Perlu ada langkah pencegahan dan penanggulangan yang tuntas. "Aspek itu yang harus dibahas serius ke depannya," tuturnya.

Salah satu koordinasi yang bersifat jangka panjang, Hetifah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum. Perlu ada proyek-proyek prioritas untuk jalur dan penampungan air. Termasuk pengerukan rutin. "Salah satunya soal Bendungan Benanga, Lempake," ujarnya.

Kendati demikian, pemerintah diingatkan belajar dari pengalaman. Alokasi dana penanggulangan banjir di Kaltim bukan tak pernah terkucur. Bahkan dalam angka yang masif. Namun nyatanya, dana yang dialokasikan tidak terserap. "Banyak faktor yang membuat dana tak terserap. Nah, hal itu sinergi yang perlu," ujarnya.

Berbagai rembuk mengatasi persoalan banjir telah mengemuka. Tapi problem menaun ini belum juga tuntas. Jangan sampai bencana alam makin sulit diatasi. "Mungkin sekarang sudah saatnya semua introspeksi diri, di mana kesalahan masing-masing. Baru kemudian semuanya bisa bergerak," tuntasnya. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar