kaltimkece.id Pengadaan barang atau jasa (PBJ) pemerintah disebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dari kegiatan ini, pelayanan publik serta perekonomian nasional dan daerah dapat ditingkatkan. Dengan begitu, memiliki sumber daya manusia yang mampu mengadakan barang atau jasa dengan baik juga menjadi penting.
Menyadari hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim akan mengadakan pelatihan PBJ level satu pada 15-16 Agustus 2022 secara blended learning. Dua hari berikutnya, dilaksanakan ujian akhir. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertindak sebagai pengawasnya.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknik, BPSDM Kaltim, Apriyana Rachmawaty, menjelaskan, pelatihan PBJ level satu akan diikuti 39 peserta, terdiri dari 20 aparatur sipil negara dari Pemkot Balikpapan dan 19 ASN dari Pemkab Kutai Timur. Tujuannya memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ini sesuai Peraturan Presiden 12/2021 tentang PBJ Pemerintah.
_____________________________________________________PARIWARA
Pelatihan tersebut telah dibuka Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, pada Senin, 1 Agustus 2022, melalui virtual. Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan, pelaksana pengadaan barang atau jasa pemerintah harus memahami regulasi PBJ pemerintah karena menjadi acuan dasar mengadakan barang atau jasa.
Nina menjelaskan, pengadaan barang atau jasa pemerintah sangat penting dalam pembangunan nasional karena dapat meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian nasional maupun daerah Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.
“Untuk menjamin SDM PBJP yang kompeten diperlukan pelatihan yang berkualitas. Untuk itu, disusun pelatihan kompetensi PBJP level satu dengan model pembelajaran blended learning ini,” tutur Nina. Lagi pula, sambung dia, sejumlah pemerintah daerah telah mewajibkan pejabat strukturalnya memiliki sertifikat PBJ pemerintah.
_____________________________________________________INFOGRAFIK
Tanpa SDM yang berkompeten, Nina melanjutkan, penyelenggaraan kepemerintahan bisa terhambat. Salah satu dampaknya adalah penyerapan anggaran belanja barang atau jasa menjadi rendah. “Kami berharap, peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan semangat dan konsisten hingga selesai,” ujarnya. (*/adv/kominfo kaltim)