kaltimkece.id Hanya sebulan sebelum reformasi, Gubernur Kaltim HM Ardans menghadap Presiden Soeharto di Jakarta, tepatnya Kamis, 2 April 1998. Gubernur melaporkan keadaan Kaltim kepada presiden. Selain kebakaran hutan yang melanda sejak Juli 1997, Ardans menyampaikan bahwa masa tugasnya berakhir Juni nanti. Meski begitu, Ardans belum menetapkan nama penggantinya (Manuntung, 3 April 1998).

Ardans boleh belum menentukan nama tetapi DPRD Kaltim sudah jaga-jaga. Dari 1 hingga 11 Maret 1998, dewan memulai proses penjaringan calon gubernur (Manuntung, 17 April 1998). Tujuh nama muncul ke permukaan yakni Chaidir Hafiedz, Said Sjafran, H Ahmad Maulana Sulaiman, H Abdul Waris Husain, Awang Faroek Ishak, Brigjen TNI Suwarna Abdul Fatah, dan Brigjen TNI (Purn) Harsono (Manuntung, 3 April 1998).

Masa penjaringan selesai, tiba-tiba muncul nama bakal calon baru: Mayjen TNI Suadi Atma. Mayjen Suadi saat itu berstatus anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah mewakili Sumatera Selatan. Ia diangkat pada 17 September 1997 (Dewan Perwakilan Rakyat, 1998, hlm 55). Suadi juga menjabat panglima Kodam II/Sriwijaya pada saat yang bersamaan.

Nama Suadi segera dinilai sebagai calon dropping atau 'pesanan' dari pusat. Perpanjangan masa penjaringan oleh DPRD turut memberi kesan tersebut (Manuntung, 3 April 1998; 17 April 1998). Suara mahasiswa segera menggema. Tak hanya Suadi, nama Harsono selaku ketua DPRD ikut ditentang. Ketua DPD Golkar Kaltim itu mendapat komentar "wasit jangan ikut jadi main" (Arifin dan Priasmoro, 2011, hlm 133).

Isu gubernur yang di-dropping pusat makin sering dibicarakan karena reformasi yang sudah hamil tua. Pada masa Orde Baru, dua gubernur yang mendahului Ardans yakni Ery Soepardjan dan Soewandi Roestam dipandang sebagai dropping dari pusat. Ery ditunjuk Presiden Soeharto pada 1978 untuk menggantikan Abdul Wahab Sjahranie. Ia sebelumnya adalah Pangdam IX/Mulawarman. Kendati demikian, Soekotjo Sari Murti, ketua DPRD saat itu, pernah memberi kesan bahwa Ery bukanlah dropping dari pusat (Arifin dan Priasmoro, 2011, hlm. 127-130).

Adapun Soewandi, walau dipilih menjadi gubernur oleh DPRD Kaltim, tidak mempunyai basis politik yang kokoh di Kaltim. Berbeda dengan Ery, Soewandi tidak pernah bertugas di Kodam Mulawarman (Magenda, 1991, hlm 91-92; Berita Yudha, 25 Mei 1983).

Krisis suksesi gubernur ini menjadi salah satu agenda utama yang diangkat dalam aksi-aksi mimbar bebas mahasiswa. Dimulai pada 9 April 1998, Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman (SMUM) memotori aksi mimbar bebas di halaman gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Mulawarman. Sayang sekali, aksi hari itu sepi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan sikap mereka yang menolak calon gubernur dropping karena dinilai tak mengenal kondisi Kaltim. "Kami ingin gubernur Kaltim adalah figur yang benar-benar mengenal Kaltim. Selain itu, kami ingin hak-hak demokrasi rakyat ditegakkan," ujar Jamil dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul. Mimbar bebas di PKM Unmul berakhir pada pukul 13.10 Wita.

Sore harinya, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, mengadakan aksi mimbar bebas yang dihadiri mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mereka berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIK) Mahakam dan Unmul. Aksi ini juga dihadiri tiga dosen yakni Dr Noorsyamsu Agung MS, Drs Anwar Basran, dan Drs Sukiman Affandi yang juga sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) di DPRD Kaltim (Manuntung, 10 April 1998).

Selain sebuah keranda jenazah yang bertuliskan 'Jangan Biarkan Negaraku Masuk UGD', terpampang pula spanduk-spanduk yang menyinggung suksesi gubernur. Tulisan itu seperti 'Kami tidak Sudi Gubernur 'Wayang'' dan 'Tak Etis Perpanjangan Penjaringan Cagub.'

"Dalam suksesi kepemimpinan daerah, jangan sampai faktor like and dislike yang justru banyak berperan. Semua harus dilakukan dalam tataran objektif," seru Drs Anwar Basran. Sukiman, dosen lain yang berbicara di situ menambahkan, gubernur haruslah sosok yang mengenal Kaltim dan diinginkan masyarakat (Manuntung, 10 April 1998).

Pada 13 April 1998, aksi mimbar bebas diadakan di tiga tempat. Sekitar pukul 10.00 Wita, mahasiswa berkumpul di sekitar kampus Fakultas Kehutanan (Fahutan) Unmul. Pada saat yang sama, mimbar bebas digelar di depan gedung PKM Unmul dan Kampus Biru UWGM.

Mahasiswa di Fahutan menggelar poster dan spanduk yang ditempel di depan gedung perkuliahan. Berbekal dua alat pengeras suara, mahasiswa menggelar aksi mimbar bebas. Mereka menyoroti berbagai isu saat itu termasuk isu suksesi gubernur. Drs Noorsyamsu Agung MS kembali mengikuti aksi tersebut (Manuntung, 14 April 1998).

Dua hari berikutnya, mimbar bebas kembali digelar. Aksi ini diadakan di Fakultas Pertanian (Faperta) dan Fakultas Ekonomi (Fekon) Unmul dan dimulai pukul 09.00 Wita. Di samping yel-yel pro-demokrasi, sebuah spanduk berisi dua kalimat ikut dibentangkan. 'Droping No, Aspiratif Yes, Hargai Suara Rakyat' dan 'DPRD Jangan Hanya Manut' (Manuntung, 16 April 1998).

 Mahasiswa Unmul kembali menggelar aksi di lingkungan kampus Gunung Kelua pada 16 April 1998. Mereka mendesak proses pemilihan gubernur bebas dari campur tangan pihak luar.

"Kami menolak intervensi dalam pemilihan gubernur Kaltim. Kembalikan semua pada mekanisme yang sudah ada. Jangan lagi memakai bumbu manipulasi dan intervensi," teriak seorang mahasiswa yang membacakan tuntutan di pintu gerbang kampus.

Mahasiswa sempat bentrok dengan pasukan anti huru-hara yang masuk ke lingkungan kampus. Pasukan tersebut akhirnya mundur ke luar pintu gerbang di Jalan M Yamin dan memblokir dari sana hingga aksi berakhir (Manuntung, 17 April 1998).

Masih pada hari yang sama, 50 mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Independen (FAMI) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar. Mereka menuntut DPRD Kaltim menolak cagub yang tak bersih dan meminta Badan Koordinasi Stabilitas Nasional dan Daerah (Bakorstanasda) mengadakan pengusutan. Tuntutan mereka sampaikan kepada ketua DPRD Kaltim, Brigjen TNI (Purn) Harsono, dan anggota dewan lainnya. Tampil sebagai juru bicara adalah Jufri Musa dan Heriyanto.

FAMI menolak Mayjen Suadi Atma karena namanya tidak masuk masa penjaringan yang berlangsung pada 1-11 Maret 1998. Mereka juga menuntut DPRD Kaltim tegas dalam menjaga wibawa dan memelihara segala keputusan yang telah diambil tanpa campur tangan pihak manapun (Manuntung, 17 April 1998).

Pada 23 April 1998, giliran mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 yang mengadakan aksi keprihatinan. Aksi tersebut diikuti mahasiswa Unmul, Politeknik Negeri Samarinda, UWGM, dan IKIP PGRI. Mimbar bebas dimulai pukul 16.00 Wita dan berakhir sekitar pukul 17.45 Wita.

Berbagai persoalan disoroti dalam aksi ini. Mulai kasus penggelapan pajak bumi dan bangunan hingga kenaikan tarif PDAM Samarinda di kala distribusi air yang tersendat. Suksesi gubernur juga menjadi persoalan yang disoroti namun agaknya bukan menjadi yang utama (Manuntung, 24 April 1998).

Berlanjutnya Oposisi dan Resolusi Krisis

Reformasi telah lahir. Orde Baru pun tumbang. Sementara itu, Pemilihan gubernur Kaltim memasuki masa-masa krusial pada Mei 1998. Dari lima nama yang dicalonkan DPRD Kaltim, hanya tiga yang disetujui Mendagri Hartono. Mereka adalah Brigjen TNI (Purn) Suwarna Abdul Fatah, Drs Chaidir Hafiedz, dan Drs Yurnalis Ngayoh.

Setelah disetujui pada 15 Mei 1998, konfirmasi dari Mendagri baru diterima pada 27 Mei 1998 (Kompas, 1 Juni 1998). Mendagri juga memutuskan menunda pemilihan gubernur sampai waktu yang tidak ditentukan. Padahal, sesuai jadwal, pemilihan gubernur semestinya diadakan pada 2 Juni 1998.

DPRD Kaltim sebenarnya berharap pemilihan diadakan pada 19 Juni bertepatan dengan akhir masa jabatan Gubernur Ardans. Suara oposisi pun terus bermunculan. Sebanyak enam LSM dan sejumlah aktivis mahasiswa yang menghimpun diri dalam Forum Koreksi menolak pemilihan gubernur Kaltim. Forum itu menilai proses penjaringan hingga penentuan nama calon adalah hasil kebijakan rezim Orde Baru (Kompas, 2 Juni 1998).

Menanggapi protes tersebut, Harsono selaku ketua DPRD Kaltim menegaskan bahwa pemilihan gubernur akan berjalan sesuai rencana dengan calon yang sama. Harsono juga menegaskan bahwa dewan mendukung reformasi (Kompas, 30 Mei 1998).

Pada 8 Juni 1998, DPRD Kaltim menerima surat kawat dari Mendagri Hartono bahwa pemilihan diadakan pada 13 Juni 1998 tanpa perubahan sedikit pun untuk daftar calon. Keesokan harinya, Harsono mengadakan rapat dengan pimpinan dan fraksi untuk menyetujui keputusan Mendagri (Kompas, 10 Juni 1998).

Baca juga: Detik-Detik Reformasi 98 di Benua Etam (1): Perjuangan yang Penuh Darah

Sesuai persetujuan, pemilihan diadakan pada 13 Juni 1998. Suwarna, yang sebelumnya menjabat wakil gubernur, menang dengan 38 suara. Kedua calon yang lain, Chaidir Hafiedz dan Yurnalis Ngayoh, memperoleh empat dan tiga suara. Aksi protes di luar gedung DPRD rupanya tidak mengganggu proses pemilihan (Kompas, 15 Juni 1998).

Sementara itu, gubernur terpilih yang awalnya hendak dilantik pada 20 Juni 1998 diundur menjadi 25 Juni karena keputusan presiden (keppres) mengenai kepala daerah Kaltim belum turun (Kompas, 23 dan 26 Juni 1998). Selebihnya, sebagaimana tercatat dalam sejarah perjalanan Kaltim. Provinsi ini dipimpin seorang purnawirawan brigadir jenderal kelahiran Bogor yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur; Suwarna Abdul Fatah. (*)

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Rifqi Al-Bisri Batubara, mahasiswa S-1 Pendidikan Sejarah FKIP Unmul, yang bersedia membagikan bahan surat kabar Manuntung yang ia kumpulkan untuk penyusunan artikel ini.

Senarai Kepustakaan

Surat Kabar

Kol. Suwandi Dapat Suara Terbanyak Calon Gub. Kaltim, Berita Yudha, 25 Mei 1983.

Cagub Kaltim: Aspiratif Yes, Droping No!, Manuntung, 3 April 1998.

Kenapa Kalian Diam Saja, Banci!, Manuntung, 10 April 1998.

Mimbar Bebas Merebak di Tiga Lokasi, Manuntung, 14 April 1998.

Jalan Diblokir, Mahasiswa Terjebak, Manuntung, 17 April 1998.

Mahasiswa Tuntut Cagub Tanpa Intervensi dan Droping, Manuntung, 17 April 1998.

Kena Gas Air Mata, 13 Mahasiswa Masuk RS: Unjuk Rasa Terus Meluas, di Samarinda Giliran Untag, Manuntung, 24 April 1998.

Mendagri: Tak akan Ada Pemilihan Ulang Gubernur, Kompas, 30 Mei 1998.

Pemilihan Gubernur Kaltim Ditunda, Kompas, 1 Juni 1998.

Tolak Pemilihan Ulang Gubernur, Kompas, 2 Juni 1998.

Mendagri: Calon Gubernur Mendatang Tanpa Pendamping, Kompas, 26 Juni 1998.

 Buku

Arifin, Samsul; Priasmoro, Suyatni. 2011. Sejarah DPRD Kaltim dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah 1957-2011. Samarinda: Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.

Dewan Perwakilan Rakyat. 1998. Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Terpilih dan yang Diangkat Serta yang Pergantian Antarwaktu Masa Bakti Tahun 1997-2002. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Magenda, Burhan Djabir. 1991. East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. Ithaca: Cornell University.