kaltimkece.id Puluhan massa mengatasnamakan Komite Lawan Tambang menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim, Senin 10 Desember 2018. Massa terdiri dari aktivis lingkungan dan organisasi kemahasiswaan. Aksi dimulai long march dari Kantor Pos menuju kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Selain membentangkan spanduk dan bendera, massa memukul kentongan dari bambu. Bermakna tanda bahaya yang terus mengancam anak-anak Kaltim dari lubang tambang.

Dalam orasi depan pintu masuk Kegubernuran Kaltim, aksi yang semula tertib sempat ricuh. Aksi bakar ban dilakukan. Gubernur Isran Noor tak dapat ditemui. Mantan Bupati Kutai Timur itu tengah berada di Jakarta, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dari Pemerintah Pusat.

Massa telah dua jam menunggu. Puluhan orang lalu berusaha masuk. Pagar nyaris dirobohkan. Aksi sampai sempat menutup jalan. Beberapa peserta berbaring di aspal menghalau kendaraan melintas.

Situasi mereda setelah Wakil Gubernur atau Wagub Kaltim Hadi Mulyadi muncul. Massa menuntut tindakan tegas. Perusahaan tambang penyebab meninggalnya 32 korban di bekas galian batu bara harus ditindak.

Pada 2018 empat anak tewas di kolam tambang. Jumlah korban sejak tahun 2011 hingga 2018 jadi 32. Lubang tambang yang terus menganga, bisa kapan saja merengut nyawa. "Selamat hari HAM Pak (Wakil) Gubernur. Stop prihatin, saatnya bertindak! Tolak industri perusak alam dan penghancur masa depan rakyat," ucap Claudion Kanigia, korlap aksi.

Wagub langsung memberi tanggapan. Tapi suasana panas lagi. Massa dari kalangan mahasiswa mencemooh. Hadi Mulyadi sampai emosi. Ia disebut pembohong. Dengan wajah merah, Wagub berbicara keras.

"Apa kalian mau terus berbicara? Saya hargai kalian semua ketika menyampaikan. Mulut saya pun diam. Saya mendengarkan. Saya hormati kalian. Kenapa giliran saya berbicara kalian tak punya sedikit rasa hormat? Saya disini mau tanggapi kalian!"

Hadi menegaskan tindaklanjut Pemprov atas 32 korban meninggal di lubang tambang. Ia mencontohkan PT Adimitra Baratama Nusantara yang telah disanksi lantaran mengakibatkan longsor di Sangasanga, akhir November lalu.

"Semua kepedulian ini wajib saya terima untuk ditindaklanjuti. Saya mantan mahasiswa dan pejuang lingkungan. Saya pejuang HAM dan sampai sekarang memperjuangkan HAM. Juga memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan kepentingan seluruh masyarakat Kaltim," kata Hadi.

Wagub telah memberi instruksi kepada Kepala Dinas ESDM Kaltim. Inspektur tambang segera dikumpulkan. " Tidak satupun tambang punya urusan dengan saya. Tidak ada satu sen pun uang pertambangan masuk kantong saya," tegas Hadi.

"Jadi kalau saya berbicara di sini, saya berbicara atas hati nurani rakyat Kaltim. Jangan anggap sepele omongan saya," tambahnya.

Selasa 11 Desember 2018, Hadi mengumpulkan seluruh inspektur tambang. Dari situ dievaluasi penanganan masalah-masalah perusahaan tambang. IUP di Kaltim mesti dipastikan beroperasi sesuai aturan. Terutama, ketentuan tambang di minimal 500 meter dari pemukiman. "Saya koreksi semua. Saya pribadi yang koreksi," kata dia, tegas.

Bagi Hadi, musibah di kolam tambang sudah persoalan personal. Satu dari 32 korban meninggal di kolam bekas galian batu bara adalah keponakannya. Hadi sedih dan marah. Gara-gara lubang tambang nyawa anak-anak terus melayang. "Dari 32 yang tenggelam di lubang tambang itu, salah satunya keponakan saya. Yang tinggal di Sungai Kunjang itu keponakan saya," ungkapnya.

"Dia meninggal. Saya sedih. Saya marah. Jangan kalian kira saya diam-diam untuk masalah itu. Saya sedih karena itu keponakan saya. Dia laki-laki. Jadi apa yang kalian sampaikan akan saya tindak. Saya hidup untuk kepentingan Kaltim," tambahnya.

Mantan perwakilan Kaltim di DPR RI tersebut tak menyebut persis kejadian yang menimpa keponakannya. Namun, mengacu daftar 32 korban tenggelam di bekas galian batu bara, petaka di Sungai Kunjang terjadi pada 18 November 2015. Korbannya adalah Aprillia Wulandari yang masih 12 tahun. Tenggelam di bekas lubang tambang PT Transisi Energi di Lok Bahu.

Hadi berjanji terus memperjuangkan keadilan. Pelanggaran perusahaan tambang akan ditindak. Ia juga tak segan memberhentikan pejabat yang tak becus menangani kasus. Bukan pejabat biasa, level kepala dinas masuk radar tersebut. "Kepala Dinas ESDM kalau tidak becus bekerja, silakan mundur dari kepala dinas. Polisi yang tidak becus bekerja, silakan mundur dari polisi. Kemarin saya katakan saat mereka menghadap ke saya," kata Hadi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengklaim telah beberapa kali memperingatkan perusahaan tambang. Lubang bekas galian harus direklamasi. Atau setidaknya, diberi pagar pembatas supaya tak dimasuki warga. "Kalau bapak (pengusaha tambang) sudah melakukan itu, saya yang melindungi. Tapi kalau tidak, biarkan masyarakat mengadili. Saya katakan seperti itu.”

Setelah mendengarkan tanggapan Hadi, massa meninggalkan Kegubernuran. Aksi ditutup dengan bersalaman antara massa dan Wagub.

Dalam kesempatan tersebut, Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim menyebut pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla gagal menjamin keselamatan masyarakat Kaltim selama satu periode memimpin. "Kita ingin pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh izin yang lakukan pelanggaran. Jelas merugikan. Dan, hingga saat ini rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM belum juga dilaksanakan," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang.

Rupang mengeluhkan sanksi tegas yang belum dikeluarkan Pemprov Kaltim. Perlu tindakan yang bikin kapok perusahaan pelanggar. Nyatanya, sejumlah pemegang izin bermasalah tetap bisa berproduksi.

"Tidak ada sanksi tegas yang bersifat izin-izin dicabut. Peringatan hari HAM ini tolok ukur bahwa kita ingin mendesak pemerintah mengevaluasi izin-izin tambang yang bermasalah," kata Rupang.

Massa dipastikan terus mengawal tindak lanjut Pemprov Kaltim. Semangat Wagub belum sepenuhnya melegakan. "Tentunya kami belum cukup puas. Kami akan terus mengawal pemerintah daerah dan kembali menegur jika melalaikan tugas," tutup Claudion. (*)

Editor: Bobby Lolowang