kaltimkece.id Ketika ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 2013, Kabupaten Mahakam Ulu tak memiliki jalan penghubung antarkabupaten dan antarkampung yang memadai. Jalan berlumpur ketika hujan menjadi pemandangan umum di kampung-kampung. Akses transportasi utama hanya bisa dilalui melalui sungai yang berbiaya mahal.

Keterbatasan ini menyebabkan Mahakam Ulu yang sangat bergantung kebutuhan pokok dari daerah lain kerap tertinggal dari sisi perekonomian. Pusat-pusat perdagangan grosir maupun perbankan tumbuh melambat dan hanya terpusat di perkampungan di ibu kota kabupaten di Kecamatan Long Bagun.

Tujuh tahun silam, kabupaten seluas 15.315 kilometer atau 22 kali luas DKI Jakarta ini juga terisolasi komunikasi. Blank spot atau titik yang belum memiliki sinyal telekomunikasi mencapai 80 persen atau yang tertinggi di Kaltim.

Segala keterbatasan pembangunan infrastruktur ini dinilai dan dituangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Penilaian itu dibagi dalam tiga klaster indikator utama yakni indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan hidup. IDM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2/2016 tentang IDM. Pada 2017, penilaian tahunan yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menempatkan kampung di Mahakam Ulu rata-rata berstatus tertinggal.

Dari 50 kampung di Mahakam Ulu pada 2017, sebanyak 28 kampung berstatus sangat tertinggal atau 56 persen. Sementara itu, 18 kampung atau sebesar 36 persen berkategori tertinggal. Hanya empat kampung dikategorikan berkembang atau 8 persen. Lebih memprihatinkan lagi, tidak satu pun kampung menyandang status maju.

Melalui sejumlah strategi, Mahakam Ulu berkembang pesat dalam tujuh tahun terakhir. Dari 50 kampung yang dinilai di IDM pada 2020, tersisa 6 persen atau tiga kampung yang menyandang status sangat tertinggal. Adapun kampung berstatus tertinggal, tersisa 32 persen atau 16 kampung. Kampung berkembang tumbuh menjadi 50 persen atau sebanyak 25 kampung. Yang lebih menggembirakan, sudah enam kampung menyandang status maju atau sebesar 12 persen. Keseluruhan penilaian ini membuat skor IDM Kabupaten Mahakam Ulu 2020 naik dari tertinggal menjadi berkembang.

“Perlu kerja keras dari segala lini. Kami berupaya mendorong masuknya beberapa kegiatan baik dana desa, pusat, maupun daerah, agar fokus mengatasi keterbatasan akses kampung tertinggal,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Mahakam Ulu, Damianus Tamha, pada pembuka Oktober 2020.

Merumuskan Strategi

Kepada kaltimkece.id, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh memaparkan strategi pembangunan. Bonifasius mengatakan, strategi tersebut dirumuskan dalam visi pembangunan: Membangun Mahulu untuk Semua agar Sejahtera dan Berkeadilan. Seluruh langkah yang disiapkan berbasiskan seluruh persoalan utama di atas.

Percepatan pembangunan dituangkan dalam program unggulan Gerbangmas, Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera. Program ini diluncurkan pada Maret 2017 dan terdiri dari empat kegiatan utama.

Pertama adalah Subsidi Ongkos Angkut (SOA). Program ini berupa subsidi angkutan sungai bagi seluruh masyarakat. Kedua, Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bertujuan menciptakan kemandirian kampung lewat kerja pembangunan ekonomi kerakyatan. Ketiga, Mobile Government yang memberikan layanan administrasi kependudukan bagi warga di 50 kampung yang terbagi dalam lima kecamatan. Terakhir adalah layanan Puskesmas Apung yang memberikan pelayanan kesehatan bagi kampung yang sulit terjangkau.

Setelah tiga tahun berjalan, program Gerbangmas mampu menyinkronisasi kebijakan dari tingkat kampung, kabupaten, hingga pusat. Selama tiga tahun berturut-turut, speedboat gratis dengan anggaran Rp 10 miliar per tahun berjalan. Armadanya terus ditambah dan kini sudah lima unit. Dua beroperasi ke rute hulu Sungai Mahakam, tiga ke hilir. Kehadiran angkutan gratis ini terbukti mengurangi ongkos angkut. Dari 2017 hingga 2019, sebanyak 54.051 warga telah menerima manfaat SOA.

Untuk Mobile Government, hasilnya menggembirakan. Sampai Juli 2020, tercatat 25.914 penduduk atau 98 persen dari penduduk Mahakam Ulu yang wajib memiliki KTP telah memiliki KTP-elektronik. Sebanyak 92 persen anak usia 0-18 tahun juga telah memiliki akta kelahiran. Kepemilikan dokumen kependudukan ini memudahkan warga mengurus berbagai urusan administrasi penting.

Perkembangan di berbagai bidang turut menggeliatkan perekonomian Mahakam Ulu. Setiap tahun, perekonomian Mahakam Ulu tumbuh rata-rata 5 persen. Hal ini memicu tumbuhnya berbagai usaha perdagangan di berbagai kampung. Begitu pula berkembangnya akses perbankan di lima kecamatan. Sebagai contoh, Bankaltimtara telah membuka lima kantor kas di setiap kecamatan dan kenaikan status menjadi kantor cabang pada 2019.

Tanggapan Kampung

Petinggi Kampung Long Hubung Ulu, Kecamatan Long Hubung, Nilus Weng Himuq, mengakui program Gerbangmas membawa banyak kemajuan. Jalan perkampungan yang dahulu hanya tanah berbatu kini bersalin jalan cor beton. Rumah-rumah warga yang tak layak huni direhabilitasi menggunakan ADK yang merupakan bagian utama dari program Gerbangmas.

Warga kampung juga banyak menerima pelatihan di bidang pertanian yang menjadi mata pencaharian setempat. Sejumlah intervensi program Gerbangmas berhasil mengangkat kampungnya dari sangat tertinggal menjadi tertinggal hanya dalam dua tahun. Nilus bertekad menaikkan status kampungnya menjadi berkembang dan maju dengan mengandalkan ADK utamanya di bidang pertanian menetap berbasis organik.

“Program Gerbangmas sangat baik. Banyak kemajuan perekonomian di masyarakat. Dananya bergulir langsung di kampung,” terang Nilus yang menjabat sejak Oktober 2019.

Petinggi Kampung Data Naha, Kecamatan Long Pahangai, Aleksius Lejiu Ding, menilai bahwa program Gerbangmas banyak membantu warga. Mulai keberadaan SOA yang mengurangi biaya perjalanan jalur sungai sampai pembangunan fasilitas publik. Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga listrik kampung adalah contohnya. Pemerintah kabupaten juga sangat membantu dengan hadirnya jaringan internet 4G di daerah perbatasan.

“Program ADK sifatnya padat karya, sehingga semua masyarakat terlibat dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Pada 2017, kampung kami berstatus tertinggal. Pada 2020, naik menjadi berkembang,” ujar Aleksius yang berusia 41 tahun tersebut.

Menjabat sebagai petinggi kampung sejak 2018, ia mengaku, berupaya transparan dalam perumusan setiap kegiatan kampung maupun pelaporan penggunaan anggaran. “Mudahan tahun depan semakin maju,” harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mahakam Ulu, Damianus Tamha, mengakui pendampingan pembangunan kampung tak semudah membalik telapak tangan. Beberapa kendala mereka hadapi. Mulai persoalan lambannya elektrifikasi, akses jalan penghubung antarkota, hingga ketersediaan sumber air bersih yang belum sepenuhnya terbangun. Persoalan ini memerlukan kerja sama lintas pihak. 

Pada tahun mendatang, pemkab berfokus untuk membina kampung agar naik status. Pemkab berupaya mengentaskan kampung berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Strategi utama lewat pendampingan alokasi dana kampung dan pelatihan pemberdayaan masyarakat. (*)